INEWS

Aksi Massa di Pamekasan: Ribuan Warga Menolak Rencana Kontrasepsi untuk Pelajar

Madura – Ribuan warga Pamekasan, Madura, menggelar demonstrasi besar untuk menolak rencana penerapan kontrasepsi bagi pelajar. Aksi ini berlangsung di depan gedung DPRD setempat dan menarik perhatian banyak orang dari berbagai kalangan, termasuk pelajar, orang tua, dan tokoh masyarakat.

Para demonstran mengibarkan spanduk dan plakat bertuliskan pesan penolakan terhadap program kontrasepsi untuk pelajar. Mereka mengklaim bahwa penerapan program tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang mereka anut. Dalam orasinya, para peserta aksi menyatakan kekhawatiran bahwa program kontrasepsi dapat mengarah pada perilaku seksual yang tidak diinginkan di kalangan remaja.

Khairul Alam Panitia Aksi, menyatakan bahwa tujuan dari demonstrasi ini adalah untuk menuntut pemerintah daerah agar membatalkan rencana tersebut. “Kami menolak rencana kontrasepsi untuk pelajar karena kami percaya bahwa itu tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang kami junjung tinggi. Kami ingin pemerintah mendengarkan suara kami dan mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan ini,” ujar Khairul Alam.

Para pengunjuk rasa juga menyampaikan berbagai argumentasi terkait dampak negatif dari kontrasepsi pada pelajar. Mereka menilai bahwa program tersebut dapat memberikan pesan yang salah kepada anak-anak mengenai tanggung jawab dan kesehatan seksual. “Kami ingin agar pemerintah fokus pada pendidikan karakter dan penguatan moral bagi pelajar, bukan pada penyediaan kontrasepsi,” tambahnya.

Aksi demonstrasi berlangsung dengan damai dan tertib, meskipun terdapat ketegangan awal antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Polisi dan petugas keamanan memantau jalannya aksi untuk memastikan bahwa tidak terjadi kerusuhan atau bentrokan.

Ribuan warga Pamekasan kini menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait tuntutan mereka. Mereka berharap agar suara mereka didengar dan diperhatikan dalam pengambilan keputusan mengenai program yang dianggap kontroversial ini. Aksi ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.

(abi)

Nur Abidah

Recent Posts

Menjemput Demokrasi Khas Indonesia dalam Kedaulatan dan Etika Kekuasaan

OPINI, Jatim.News -- Perdebatan tentang penataan ulang mekanisme pemilihan kepala daerah, apakah tetap melalui pemilihan…

1 hari ago

Perhutani bersama Dinas Porabudpar Nganjuk lakukan Monitoring Dan Evaluasi Kerjasama Wisata

NGANJUK, Jatim.News -- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk bersama Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan…

1 hari ago

Mahasiswa Magang Mandiri Teknik Lingkungan Unair Surabaya Oleh Perhutani Nganjuk

NGANJUK, Jatim.News -- Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk resmi menutup dan melepas Magang Mandiri…

1 hari ago

Perhutani Hadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 Kabupaten Nganjuk

NGANJUK, Jatim.News -- Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Nganjuk berpartisipasi dalam acara konsultasi publik rancangan…

1 hari ago

Rotasi Jabatan, Polres Madiun Kukuhkan Kabag Ops dan Sertijab Pejabat Jajaran

MADIUN, Jatim.News -- Polres Madiun melaksanakan kegiatan upacara pengukuhan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah…

4 hari ago

Perhutani Jombang Peringati Harlah Sekar Ke 21 Untuk Esitensi Hutan Jawa dan Madura

JOMBANG, Jatim.News -- Dalam rangka hari jadi Sekar ke-21, 11 Januari 2026, DPD Sekar (Serikat…

6 hari ago