INEWS

Aksi Massa di Pamekasan: Ribuan Warga Menolak Rencana Kontrasepsi untuk Pelajar

Madura – Ribuan warga Pamekasan, Madura, menggelar demonstrasi besar untuk menolak rencana penerapan kontrasepsi bagi pelajar. Aksi ini berlangsung di depan gedung DPRD setempat dan menarik perhatian banyak orang dari berbagai kalangan, termasuk pelajar, orang tua, dan tokoh masyarakat.

Para demonstran mengibarkan spanduk dan plakat bertuliskan pesan penolakan terhadap program kontrasepsi untuk pelajar. Mereka mengklaim bahwa penerapan program tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang mereka anut. Dalam orasinya, para peserta aksi menyatakan kekhawatiran bahwa program kontrasepsi dapat mengarah pada perilaku seksual yang tidak diinginkan di kalangan remaja.

Khairul Alam Panitia Aksi, menyatakan bahwa tujuan dari demonstrasi ini adalah untuk menuntut pemerintah daerah agar membatalkan rencana tersebut. “Kami menolak rencana kontrasepsi untuk pelajar karena kami percaya bahwa itu tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang kami junjung tinggi. Kami ingin pemerintah mendengarkan suara kami dan mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan ini,” ujar Khairul Alam.

Para pengunjuk rasa juga menyampaikan berbagai argumentasi terkait dampak negatif dari kontrasepsi pada pelajar. Mereka menilai bahwa program tersebut dapat memberikan pesan yang salah kepada anak-anak mengenai tanggung jawab dan kesehatan seksual. “Kami ingin agar pemerintah fokus pada pendidikan karakter dan penguatan moral bagi pelajar, bukan pada penyediaan kontrasepsi,” tambahnya.

Aksi demonstrasi berlangsung dengan damai dan tertib, meskipun terdapat ketegangan awal antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Polisi dan petugas keamanan memantau jalannya aksi untuk memastikan bahwa tidak terjadi kerusuhan atau bentrokan.

Ribuan warga Pamekasan kini menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait tuntutan mereka. Mereka berharap agar suara mereka didengar dan diperhatikan dalam pengambilan keputusan mengenai program yang dianggap kontroversial ini. Aksi ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.

(abi)

Nur Abidah

Recent Posts

Menyikapi Lonjakan PBB-P2 Jombang Secara Rasional dan Inklusif

OPINI, Jatim.News -- Lonjakan PBB-P2 di Jombang hingga ratusan—bahkan seribu—persen memang nyata dirasakan warga: sejumlah…

4 hari ago

Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang 2025–2030: Mengapa Prinsip Keberlanjutan Terabaikan?

OPINI, Jatim.News -- Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang merupakan lembaga mandiri yang dibentuk sebagai wadah partisipasi…

1 minggu ago

Kolaborasi TNI dan Perhutani Jombang Gelar Rakor di Makodim 0810 Nganjuk

NGANJUK, Jatim.News -- Perhuutani (Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH Jombang bersama Dandim 0810/Nganjuk, gelar Rakor (Rapat…

2 minggu ago

Disdikbud Jombang Gelar Workshop Pengenalan Warisan Budaya

JOMBANG, Jatim.News -- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang menggelar Workshop Pengenalan Warisan Budaya…

2 minggu ago

Devisi Regional Jatim Lantik ADM Perhutani Jombang

JOMBANG, Jatim.News -- Dalam rangka peningkatan pribadi rimbawan yang dapat membanggakan, Perum Perhutani Divisi Regional…

2 minggu ago

Beras Murah Meluncur ke Kabupaten Madiun, Kapolres Madiun Lepas 35,7 Ton Sekaligus

MADIUN, Jatim.News–Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara memberangkatkan secara serentak total 35.750 kilogram beras murah…

2 minggu ago