PERISTIWA

Kekeringan Meluas di Bojonegoro: BPBD Distribusikan 252 Tangki Air Bersih

BojonegoroKekeringan yang meluas di Kabupaten Bojonegoro menyebabkan krisis air bersih yang semakin parah. Untuk mengatasi masalah ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro melakukan distribusi 252 tangki air bersih ke berbagai desa yang terdampak. Langkah ini sebagai respons cepat terhadap kebutuhan mendesak warga yang menghadapi kekurangan air.

Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Laela Noer Aeny, menjelaskan bahwa distribusi tangki air ini merupakan bagian dari upaya penanganan darurat untuk membantu masyarakat. “Kami menyadari betapa beratnya kondisi kekeringan ini bagi warga. Oleh karena itu, kami melakukan distribusi 252 tangki air bersih ke desa-desa yang paling parah terkena dampak,” katanya. Ia juga menambahkan bahwa distribusi ini di fokuskan pada desa-desa yang mengalami krisis air terburuk.

Dia juga menyampaikan, pada musim kemarau tahun ini Pemkab Bojonegoro menyediakan alokasi anggaran untuk 591 tangki air bersih.

Petugas BPBD bersama relawan telah mengidentifikasi lokasi-lokasi prioritas dan melakukan pengiriman air secara bergiliran untuk memastikan semua area mendapatkan pasokan yang cukup. “Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pengiriman air berjalan lancar dan tepat waktu,” tambahnya

Data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro menyebutkan, hingga akhir Agustus 2024 ada 31 desa yang mengalami krisis air bersih .

Kekeringan yang melanda Bojonegoro di sebabkan oleh curah hujan yang sangat rendah dan musim kemarau yang berkepanjangan. Selain mengandalkan bantuan tangki air, BPBD juga mendorong masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan mengoptimalkan sumber-sumber air yang ada.

Dengan adanya distribusi tangki air bersih ini, masyarakat Bojonegoro di harapkan dapat sedikit meringankan beban mereka selama masa kekeringan. BPBD akan terus memantau situasi dan melakukan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut yang diperlukan. Keberhasilan dalam penanganan krisis ini akan sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait.

(abi)

Nur Abidah

Recent Posts

Menyikapi Lonjakan PBB-P2 Jombang Secara Rasional dan Inklusif

OPINI, Jatim.News -- Lonjakan PBB-P2 di Jombang hingga ratusan—bahkan seribu—persen memang nyata dirasakan warga: sejumlah…

3 hari ago

Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang 2025–2030: Mengapa Prinsip Keberlanjutan Terabaikan?

OPINI, Jatim.News -- Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang merupakan lembaga mandiri yang dibentuk sebagai wadah partisipasi…

1 minggu ago

Kolaborasi TNI dan Perhutani Jombang Gelar Rakor di Makodim 0810 Nganjuk

NGANJUK, Jatim.News -- Perhuutani (Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH Jombang bersama Dandim 0810/Nganjuk, gelar Rakor (Rapat…

1 minggu ago

Disdikbud Jombang Gelar Workshop Pengenalan Warisan Budaya

JOMBANG, Jatim.News -- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang menggelar Workshop Pengenalan Warisan Budaya…

2 minggu ago

Devisi Regional Jatim Lantik ADM Perhutani Jombang

JOMBANG, Jatim.News -- Dalam rangka peningkatan pribadi rimbawan yang dapat membanggakan, Perum Perhutani Divisi Regional…

2 minggu ago

Beras Murah Meluncur ke Kabupaten Madiun, Kapolres Madiun Lepas 35,7 Ton Sekaligus

MADIUN, Jatim.News–Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara memberangkatkan secara serentak total 35.750 kilogram beras murah…

2 minggu ago