Aksi Massa di Blitar Tuntut Penyelesaian Kasus Surat Palsu KPK Secara Transparan

Massa bersama anggota DPRD Blitar dalam aksi seruan transparansi hukum.
Massa bersama anggota DPRD Blitar dalam aksi seruan transparansi hukum.

Blitar – ratusan massa dari Front Masyarakat Petani dan Nelayan (FMPN) Kabupaten Blitar menggelar aksi turun jalan di depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Blitar Pada Selasa, 19 November 2024. Mereka menuntut penyelesaian kasus pemalsuan dokumen yang mencatut nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara transparan.

Kasus ini sendiri bermula pada 15 Oktober 2018, ketika sejumlah pejabat di Pemkab Blitar, termasuk Bupati Blitar Rijanto, menerima surat panggilan yang tercatat dari KPK. Surat tersebut ternyata palsu dan termaksudkan untuk menjerat sejumlah pejabat dalam sebuah konspirasi. Seiring waktu, meskipun Polres Blitar sempat mengedarkan sketsa wajah pelaku dan menetapkan tersangka, hingga kini sosok pengirim surat palsu tersebut masih belum terungkap. Massa yang hadir dalam aksi ini sangat kecewa dengan lambannya penanganan kasus ini.

Koordinator aksi, Ibnu Harris Priandoko, menyatakan bahwa kasus pemalsuan surat yang terjadi pada Oktober 2018 tersebut belum terungkap siapa aktor intelektual di baliknya. Massa juga menyerukan agar penyelidikan terlaksana secara tuntas dan pelaporan perkembangan kasus di lakukan secara terbuka untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegak hukum.

Bacaan Lainnya

“Kami ingin mengingatkan bahwa demokrasi Pancasila yang kita junjung harus terjaga dari tangan-tangan kotor yang ingin membungkam kebenaran,” ujar Priandoko, seraya menekankan pentingnya pengungkapan siapa yang berada di balik pemalsuan surat KPK tersebut.

Aksi ini juga menyoroti bagaimana manipulasi hukum telah mencemarkan nama baik aktivis anti-korupsi Muhammad Trijanto. Massa berharap agar pihak berwenang bekerja secara profesional dan independen untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini.

“Sudah enam tahun berlalu sejak surat palsu KPK ini d iterima, dan hingga sekarang tidak ada kejelasan. Kami mendesak penegak hukum untuk segera mengungkap aktor intelektual yang ada di baliknya,” kata Priandoko yang berharap kepolisian dapat menindaklanjuti kasus tersebut dengan serius.

Aksi ini berlangsung dengan damai, Pihak keamanan terlihat mengawasi jalannya aksi, namun tidak ada bentrokan yang terjadi. Massa tetap bertahan di lokasi dengan membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka.

(abi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *