Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni (tiga kanan) saat berdialog dengan warga terkait dengan sengketa lahan. ANTARA
Surabaya – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, turun langsung menangani sengketa lahan di Tambak Medokan Ayu, Surabaya. Sengketa ini melibatkan dua warga, Uswatun Khasanah dan Permadi, yang berselisih mengenai kepemilikan lahan di Jalan Tambak Medokan Ayu VI C. Kasus ini menjadi viral setelah Uswatun Khasanah mengunggah video keluhannya di media sosial, meminta keadilan atas pembongkaran rumahnya secara sepihak oleh Permadi.
Arif Fathoni menegaskan bahwa penyelesaian masalah harus di lakukan melalui musyawarah, bukan tindakan sepihak yang merugikan salah satu pihak. Ia juga menyoroti penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemkot Surabaya di atas lahan yang masih dalam sengketa, dan meminta klarifikasi dari Pemkot terkait prosedur yang tidak sesuai.
“Seharusnya, jika ada konflik atas lahan yang di ajukan, izin tersebut di tunda dulu. Kami menduga ada prosedur yang tidak sesuai dan DPRD akan meminta klarifikasi dari Pemkot,” tuturnya. Ia memberikan waktu dua pekan bagi kedua pihak untuk bermusyawarah guna mencari solusi terbaik serta menyesalkan tindakan Permadi yang membongkar rumah Uswatun Khasanah secara sepihak.
“Pak Permadi ini bertindak seolah-olah penegak Perda dengan membongkar bangunan milik orang lain. Ini tidak dibenarkan. Tidak boleh ada warga yang main hakim sendiri. Ini kesannya Homo Homini Lupus,” ujarnya.
Fathoni memberikan waktu dua pekan bagi kedua pihak untuk bermusyawarah guna mencari solusi terbaik. Ia juga menyesalkan tindakan Permadi yang membongkar rumah Uswatun Khasanah tanpa prosedur yang jelas, dan menekankan bahwa tidak ada warga yang berhak bertindak seperti aparat penegak hukum.
Sebelumnya, kasus ini viral di media sosial setelah Uswatun Khasanah mengunggah video berisi keluhannya. Dalam video itu, dia mengadu kepada Presiden Prabowo sambil menunjukkan sertifikat yang dia miliki dan meminta keadilan atas perlakuan yang dia terima.
(abi)
OPINI, Jatim.News -- Lonjakan PBB-P2 di Jombang hingga ratusan—bahkan seribu—persen memang nyata dirasakan warga: sejumlah…
OPINI, Jatim.News -- Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang merupakan lembaga mandiri yang dibentuk sebagai wadah partisipasi…
NGANJUK, Jatim.News -- Perhuutani (Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH Jombang bersama Dandim 0810/Nganjuk, gelar Rakor (Rapat…
JOMBANG, Jatim.News -- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang menggelar Workshop Pengenalan Warisan Budaya…
JOMBANG, Jatim.News -- Dalam rangka peningkatan pribadi rimbawan yang dapat membanggakan, Perum Perhutani Divisi Regional…
MADIUN, Jatim.News–Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara memberangkatkan secara serentak total 35.750 kilogram beras murah…