PERISTIWA

Ketua SWJ Desak Pemkab Jombang Segera Wujudkan Rumah Dinas DPRD

JOMBANG, Jarim.News — Ketua Solidaritas Wartawan Jombang (SWJ), Hendro Suprasetyo, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk segera merealisasikan pembangunan rumah dinas bagi anggota DPRD Jombang. Menurutnya, absennya rumah dinas tersebut selama ini justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat terus dialokasikannya anggaran untuk tunjangan perumahan anggota dewan.

“Kami melihat bahwa tunjangan perumahan anggota DPRD setiap tahun menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Seharusnya, Pemkab Jombang memiliki solusi konkret dengan membangun rumah dinas DPRD agar tidak terus-menerus menjadi beban APBD,” tegas Hendro Suprasetyo, Jumat (29/3/2025).

Hendro menilai, keberadaan rumah dinas DPRD tidak hanya akan menghemat anggaran, tetapi juga menciptakan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hal ini dapat menjadi contoh transparansi dalam kebijakan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.

“Kami berharap Pemkab Jombang tidak menutup mata terhadap pentingnya efisiensi anggaran. Dengan adanya rumah dinas, pengeluaran daerah bisa lebih terkendali, sehingga anggaran yang ada dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” lanjutnya.

Menurut catatan SWJ, tunjangan perumahan anggota DPRD Jombang setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah. Jika rumah dinas segera dibangun, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor lain yang lebih mendesak bagi kesejahteraan masyarakat.

Hendro juga meminta agar wacana ini segera dibahas lebih lanjut oleh pihak eksekutif dan legislatif agar dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa SWJ akan terus mengawal kebijakan ini demi transparansi dan efektivitas anggaran daerah.

“Ini bukan hanya soal kepentingan DPRD, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran secara bertanggung jawab. Kami akan terus menyuarakan aspirasi ini agar ada langkah nyata dari Pemkab Jombang,” pungkasnya.

Dengan adanya perhatian serius dari Pemkab Jombang dan DPRD, Hendro berharap solusi terbaik segera diambil demi kepentingan bersama. Ia optimis jika langkah ini direalisasikan, maka keuangan daerah akan lebih sehat dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.(din/red)

jatim.news

Recent Posts

Perhutani KPH Jombang Bersama KJPP Laksanakan Survey Aset Biologis

JOMBANG, Jatim.News -- Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang menerima kunjungan Tim Penilaian Aset dari…

4 jam ago

Kapolres Madiun Salurkan Bantuan Sosial Untuk Warga Lansia Desa Bolo

MADIUN, Jatim.News– Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Pejabat Utama (PJU)…

4 jam ago

Perhutani Nganjuk Hadiri Kenal Pamit Kapolres

NGANJUK, Jatim.News -- Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk menghadiri acara Kenal Pamit Kapolres Nganjuk…

14 jam ago

Menjemput Demokrasi Khas Indonesia dalam Kedaulatan dan Etika Kekuasaan

OPINI, Jatim.News -- Perdebatan tentang penataan ulang mekanisme pemilihan kepala daerah, apakah tetap melalui pemilihan…

3 hari ago

Perhutani bersama Dinas Porabudpar Nganjuk lakukan Monitoring Dan Evaluasi Kerjasama Wisata

NGANJUK, Jatim.News -- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk bersama Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan…

3 hari ago

Mahasiswa Magang Mandiri Teknik Lingkungan Unair Surabaya Oleh Perhutani Nganjuk

NGANJUK, Jatim.News -- Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk resmi menutup dan melepas Magang Mandiri…

3 hari ago