LBH Anak Bangsa Mandiri Gandeng Ponpes Nurul Jami Alkautsar, Perkuat Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Lamongan

LAMONGAN.Jatim.News.com – Keterbatasan pemahaman hukum masih menjadi tantangan utama bagi sebagian besar masyarakat di daerah. Banyak warga yang tidak mengetahui hak-haknya, takut melapor saat mengalami perlakuan sewenang-wenang, atau bahkan tidak tahu bahwa ada layanan bantuan hukum yang bisa diakses secara cuma-cuma. Menjawab persoalan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Bangsa Mandiri bekerja sama dengan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jami Alkautsar menggelar kegiatan pemberdayaan dan penyuluhan hukum bagi warga setempat, Selasa (21/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jami Alkautsar ini dihadiri puluhan peserta dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga, pemuda, hingga tokoh masyarakat setempat. Hadir pula dalam kegiatan ini, Perwakilan LBH Anak Bangsa Mandiri Alif Elia Zulfida Murtadlo, S.H., serta Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jami Alkautsar K. Habib Abdullah, S.HI.

Dalam penyampaian materinya, tim dari LBH Anak Bangsa Mandiri menjabarkan secara rinci dan mudah dipahami mengenai mekanisme permohonan bantuan hukum, syarat yang dibutuhkan, serta lembaga mana saja yang berwenang menerima pengaduan.

Salah satu materi yang mendapat perhatian besar adalah penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Narasumber menjelaskan langkah-langkah yang harus segera diambil perempuan yang menjadi korban, mulai dari mencari tempat aman, mengumpulkan bukti-bukti, hingga melapor ke pihak berwajib dan meminta pendampingan hukum. Selain itu, peserta juga mendapatkan pemaparan menyeluruh mengenai hak-hak korban tindak pidana lainnya, seperti penipuan, penganiayaan, perampasan hak, dan perbuatan melawan hukum lainnya untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum yang setara.

Alif Elia Zulfida Murtadlo, S.H. selaku Perwakilan LBH Anak Bangsa Mandiri menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata hadirnya hukum di tengah masyarakat, bukan hanya milik mereka yang berkemampuan secara ekonomi. “Banyak warga yang diam saja saat dirugikan karena merasa tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Padahal negara menjamin hak setiap warga mendapatkan bantuan hukum jika memenuhi syarat. Melalui kegiatan ini, kami ingin menghapus keraguan itu dan mengajak masyarakat berani membela haknya secara benar dan tertib,” ujarnya.

Sementara itu, K. Habib Abdulloh, S.HI. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jami Alkautsar mengapresiasi kegiatan ini dan menegaskan bahwa lembaga pendidikan keagamaan memiliki tanggung jawab sosial untuk turut mencerdaskan masyarakat, termasuk dalam hal pengetahuan hukum. “Nilai agama dan nilai hukum itu saling melengkapi. Keadilan yang diajarkan agama juga harus ditegakkan melalui aturan hukum yang berlaku. Kami berharap sinergi ini menjadi jembatan agar warga tidak buta hukum lagi,” ungkapnya.

Diharapkan, melalui kegiatan ini masyarakat tidak hanya sekadar tahu, tetapi juga memahami hak dan kewajiban hukumnya dengan benar. Warga diharapkan semakin berani mencari perlindungan hukum apabila menghadapi permasalahan, serta mampu memanfaatkan layanan bantuan hukum yang telah disediakan negara maupun lembaga sosial kemasyarakatan.

Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama ini di masa mendatang, baik melalui penyuluhan berkala, pendampingan kasus, maupun pembentukan kelompok sadar hukum di lingkungan masyarakat. Langkah ini diambil sebagai upaya bersama mendukung terwujudnya masyarakat yang sadar hukum, mandiri, dan berkeadilan di Kabupaten Lamongan dan sekitarnya.

(Iswanto)