OPINI

Pentingnya Prinsip Good Governance Dalam Membangun Sistem Pemerintahan Yang Bebas Dari Korupsi

OPINI, Jatim.News — Pemerintahan yang efektif dan bersih dari korupsi merupakan dambaan setiap negara. Salah satu kunci untuk mencapai hal ini adalah penerapan prinsip Good Governance atau tata kelola yang baik. Prinsip ini mencakup beberapa aspek utama yang penting untuk diterapkan dalam setiap lembaga pemerintahan yaitu transparansi, partisipasi publik, supremasi hukum, dan akuntabilitas, dalam menjalankan pemerintahan.

Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam Good Governance. Dengan adanya transparansi, pemerintah dapat memberikan akses yang lebih luas kepada publik terkait keputusan dan kebijakan yang diambil. Hal ini mengurangi peluang terjadinya korupsi, karena adanya pengawasan dari masyarakat dan media massa.

Selain itu, partisipasi publik juga menjadi prinsip yang penting dalam Good Governance. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat memperoleh masukan dan pandangan yang beragam. Hal ini membantu mencegah terjadinya korupsi, karena keputusan yang diambil akan mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. Partisipasi publik juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi.

Supremasi hukum juga merupakan prinsip yang tidak dapat diabaikan dalam Good Governance. Dalam pemerintahan yang bebas dari korupsi, hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu. Pemerintah harus menjamin bahwa pelanggaran hukum, termasuk korupsi, akan ditindak dengan tegas. Dengan adanya supremasi hukum, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis dan investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, akuntabilitas juga menjadi prinsip yang sangat penting dalam Good Governance. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap rakyat atas keputusan dan tindakan yang diambil. Dengan adanya akuntabilitas, pemerintah akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan korupsi, karena mereka tahu bahwa mereka akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut. Akuntabilitas juga mendorong transparansi dan partisipasi publik, karena pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusan mereka kepada masyarakat.

Pemerintahan yang bebas dari korupsi bukanlah impian kosong, tetapi suatu keharusan yang dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip good governance. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten dan berkelanjutan, pemerintah dapat membangun fondasi yang kokoh untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermoral tinggi.

Dalam membangun pemerintah yang bebas dari korupsi, prinsip-prinsip Good Governance menjadi landasan yang kuat. Transparansi, partisipasi publik, supremasi hukum, dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip yang saling terkait dan saling mendukung. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat membangun sistem yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi.

Penulis : Putri Dwi Oktaviani
Prodi : Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah

jatim.news

Recent Posts

Sore di Kabupaten Sukses Digelar, GPKP Siap Jadi Pusat Aktivitas Pesilat dan Destinasi Wisata Baru

MADIUN, Jatim.News -- Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah menyelesaikan penyelenggaraan…

1 hari ago

UPN “Veteran” Jawa Timur Tingkatkan Kompetensi Guru SDN Kraton lewat Pelatihan Membuat Bahan Ajar Berbasis Gim Daring

Yogyakarta, Jatim.News -- Dalam rangka mendukung pembelajaran berbasis hybrid (daring-luring), UPN “Veteran” Jawa Timur, yang…

1 hari ago

Dari Kraton Yogyakarta hingga Malioboro: Berburu Variasi Pelafalan Bahasa Indonesia

Yogyakarta, Jatim.News -- Program Studi Linguistik Indonesia Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPNVJT) melaksanakan…

1 hari ago

Perhutani KPH Jombang Perkuat Sinergi Bersama Satradar 405 Ploso

JOMBANG, Jatim.News -- Perhutani (Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH Jombang, perkuat sinergi bersama, Satuan Radar (Satrad)…

1 hari ago

Kapolres Madiun Launching Inovasi Pelayanan Publik: Mobil SiGAPP dan PESILAT Satreskrim

MADIUN, Jatim.News – Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara, S.H., S.I.K., M.Si. secara resmi melaunching…

3 hari ago

Bahas Progres Budidaya Tebu, Perhutani dan CDK Wilayah Nganjuk Gelar Diskusi

NGANJUK, Jatim.News -- Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah…

3 hari ago