OPINI, Jatim.News — Pemerintahan yang efektif dan bersih dari korupsi merupakan dambaan setiap negara. Salah satu kunci untuk mencapai hal ini adalah penerapan prinsip Good Governance atau tata kelola yang baik. Prinsip ini mencakup beberapa aspek utama yang penting untuk diterapkan dalam setiap lembaga pemerintahan yaitu transparansi, partisipasi publik, supremasi hukum, dan akuntabilitas, dalam menjalankan pemerintahan.
Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam Good Governance. Dengan adanya transparansi, pemerintah dapat memberikan akses yang lebih luas kepada publik terkait keputusan dan kebijakan yang diambil. Hal ini mengurangi peluang terjadinya korupsi, karena adanya pengawasan dari masyarakat dan media massa.
Selain itu, partisipasi publik juga menjadi prinsip yang penting dalam Good Governance. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat memperoleh masukan dan pandangan yang beragam. Hal ini membantu mencegah terjadinya korupsi, karena keputusan yang diambil akan mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. Partisipasi publik juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi.
Supremasi hukum juga merupakan prinsip yang tidak dapat diabaikan dalam Good Governance. Dalam pemerintahan yang bebas dari korupsi, hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu. Pemerintah harus menjamin bahwa pelanggaran hukum, termasuk korupsi, akan ditindak dengan tegas. Dengan adanya supremasi hukum, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis dan investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain itu, akuntabilitas juga menjadi prinsip yang sangat penting dalam Good Governance. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap rakyat atas keputusan dan tindakan yang diambil. Dengan adanya akuntabilitas, pemerintah akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan korupsi, karena mereka tahu bahwa mereka akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut. Akuntabilitas juga mendorong transparansi dan partisipasi publik, karena pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusan mereka kepada masyarakat.
Pemerintahan yang bebas dari korupsi bukanlah impian kosong, tetapi suatu keharusan yang dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip good governance. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten dan berkelanjutan, pemerintah dapat membangun fondasi yang kokoh untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermoral tinggi.
Dalam membangun pemerintah yang bebas dari korupsi, prinsip-prinsip Good Governance menjadi landasan yang kuat. Transparansi, partisipasi publik, supremasi hukum, dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip yang saling terkait dan saling mendukung. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat membangun sistem yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi.
Penulis : Putri Dwi Oktaviani
Prodi : Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah
