Demonstrasi Ratusan Kader PDIP Kabupaten Malang: Menuntut Surat Rekomendasi yang Tak Kunjung Turun

Malang – Ratusan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Jumat (16/8/2024). untuk menuntut keluarnya surat rekomendasi yang hingga kini belum turun. Para demonstran berkumpul di depan kantor DPD PDIP Jatim dan mengungkapkan frustrasi mereka terhadap penundaan tersebut.

Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, di Jalan Mojosari, RT.1/RW.4, Dusun Pepen, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. di mana ratusan kader yang datang meneriakkan slogan-slogan dan membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar surat rekomendasi segera dikeluarkan. Mereka juga membentangkan poster yang menuntut kejelasan mengenai proses pengeluaran surat rekomendasi tersebut.

“Sudah lama kami menunggu, tetapi sampai sekarang surat rekomendasi belum juga turun. Kami datang kesini untuk meminta kepastian dan kejelasan dari pihak DPD PDIP Jatim,” ujar Siti Aminah, salah seorang kader PDIP yang turut serta dalam demonstrasi.

Koordinator aksi, Suwaji mengatakan jika mereka merasa miris karena Bupati Malang, Muhammad Sanusi telah mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Yang membuat Sanusi harus berpasangan dengan Lathifah Shohib yang sebelumnya jadi rival Sanusi pada Pilkada 2020 lalu. Pasalnya Sanusi merupakan kader PDIP, apalagi ia menenangkan Pilkada 2020 Kabupaten Malang melalui PDIP setelah keluar dari PKB. Mereka ingin agar yang mewakili Sanusi adalah kader PDIP.

“Kader PDIP banyak stoknya, kebetulan yang siap sekarang adalah Pak Haji Gunawan. Tapi kalau Pak Sanusi menolak, harapan kami Pak Gunawan yang dapat surat rekom untuk N1,” tegasnya.

“Jadi kami minta agar menarik Pak Sanusi untuk jadi kader PDIP lagi dan segera direkom. Karena kalau sekarang sudah direkom kemudian PDIP memberikan rekom, maka kita akan terlihat sebagai partai pendukung,” terangnya.

Aksi ini menunjukkan keteguhan dan komitmen para kader PDIP Kabupaten Malang dalam memastikan kepastian dan transparansi dalam proses pencalonan.

(abi)