PEMERINTAHAN

Kejari Lamongan Dikecam Karena Lamban, Kommak Minta Kejati Ambil Alih

Lamongan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan mendapat kritik tajam dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan karena lamban dalam menangani kasus korupsi. Komite Monitoring dan Advokasi Kasus (Kommak) menilai bahwa kinerja Kejari Lamongan dalam menangani kasus-kasus penting tidak memenuhi harapan, sehingga mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk turun tangan.

“Kami menyoroti penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di lamongan yang sampai hari ini belum menemukan titik temu” ucap Mas’ud selaku korlap Aksi ini.

Menurut Kommak, beberapa kasus yang melibatkan dugaan korupsi dan penyelewengan anggaran yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah daerah. Masyarakat menganggap bahwa Kejari Lamongan seharusnya bisa bergerak lebih cepat dan tegas untuk menyelesaikan kasus-kasus ini.

Mas’ud menambahkan bahwa lambannya penanganan kasus ini berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi dan merugikan kepentingan publik. “Jika Kejari Lamongan tidak mampu mempercepat proses penanganan kasus, kami mendesak Kejati untuk mengambil alih dan memastikan bahwa kasus-kasus ini mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat,” tegas Mas’ud

“ Kami menduga Lambannya Pemrosesan Tindak Pidana Korupsi karena memang ada unsur kesengajaan dari kejati Lamongan bekerja tidak profesional dalam menangangani kasus ini” imbuhnya.

Mas’ud juga menyoroti Kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPHU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pihak kejari melakukan pemanggilan kepada CV Abraj Ashaf Sebagai Pelaksana pengurukan dan CV Fajar Krisna Sebagai Pelaksana Pembangunan namun tidak satupun yang dijadikan tersangka oleh kejari Lamongan.

Sementara itu, Kommak mengingatkan bahwa pengawasan publik terhadap penegakan hukum adalah hal yang penting. Mereka berharap agar Kejati dapat mengoptimalkan perannya untuk memastikan bahwa setiap kasus mendapatkan penanganan yang adil dan sesuai dengan hukum.

“Pengawasan dan akuntabilitas adalah kunci dalam memastikan keadilan. Kami berharap Kejati dapat bertindak cepat dan efektif dalam menangani situasi ini,” tutup Mas’ud.

(abi)

Nur Abidah

Recent Posts

Perhutani Nganjuk Hadiri Pisah Sambut Kajari

NGANJUK, Jatim.News -- Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk menghadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan…

3 hari ago

Mako Polsek Geger Berwajah Baru, Kapolres Madiun Resmikan Secara Simbolis

MADIUN, Jatim.News - Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara, S.H., S.I.K., M.Si., meresmikan renovasi Markas…

3 hari ago

Perhutani Jombang Bagikan 2026 Berbagai Bibit Buah Buahan Ke Masyarakat

JOMBANG, Jatim.News -- Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang awali pekerjaan tahun 2026, bagikan 2026…

6 hari ago

Jasa Sablon DTF Terbaik dan Termurah di Jombang

JOMBANG, Jatim.News -- AGEMAN atau yang disingkat AGM hadir di Kabupaten Jombang dengan memberikan jasa…

7 hari ago

Perhutani Jombang Malam Tahun Baru Gelar Doa Bersama Sebagai Refleksi Pencapaian 2025 dan Resolusi 2026

JOMBANG, Jatim.News -- Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang Peringati malam tahun baru 2026 gelar…

1 minggu ago

Pendampingan Perhutani Nganjuk Terdahap Mahasiswa Magang Mandiri Universitas Airlangga

NGANJUK, Jatim.News -- Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) KPH Nganjuk memberi pendampingan kepada Mahasiswa Jurusan…

2 minggu ago