Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, M Faisol saat dikonfirmasi di ruangannya, Jumat (25/10/2024). (Foto: Wisnu Bangun Saputro/ JATIMTIMES)
Situbondo – Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo telah merekomendasikan pergeseran anggaran sebesar Rp 3,2 miliar untuk meningkatkan kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ketua Komisi IV, M Faisol, menyatakan bahwa anggaran yang sebelumnya di alokasikan untuk Situbondo Ethnic Festival (SEF) di anggap terlalu besar jika di bandingkan dengan kebutuhan anggaran Standard Pelayanan Minimal (SPM) untuk PAUD.
Dalam rapat pembahasan penyusunan Raperda APBD 2025 bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dis pendikbud) Kabupaten Situbondo, Komisi IV mencatat beberapa poin penting, termasuk pemerataan tenaga pengajar dan peningkatan kesejahteraan guru. Faisol menekankan bahwa anggaran SEF sebesar Rp 3,25 miliar sebaiknya di alihkan untuk memenuhi kebutuhan SPM pendidikan anak usia dini yang hanya di anggarkan Rp 1,2 miliar.
M Faisol menyebutkan Anggaran SEF itu masuk pada 3 sub kegiatan, pertama sub kegiatan Pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan sebesar Rp 3.25 miliar, kedua sub kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya sebesar Rp380 juta dan ketiga sub kegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional sebesar Rp500 juta.
Dengan pagu anggaran sebesar Rp 484,6 miliar untuk APBD 2025, Faisol berharap anggaran tersebut dapat di gunakan untuk kepentingan yang lebih pro masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.
“Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini untuk 2024 Rp. 3,2 miliar ini bisa di tingkatkan di Tahun 2025 dengan cara menggeser anggaran yang tidak terlalu perlu sehingga untuk Pelaksanaan Situbondo ethnic Festival yang pelaksanaanya di ikuti oleh 17 Kecamatan Situbondo dan 10 dari Kabupaten/Kota luar. Mohon di pertimbangkan untuk pelaksanaan SEF tahun 2025 pesertanya dari Kabupaten Situbondo saja,” imbuhnya.
Terakhir Ketua Komisi IV DPRD Situbondo itu merekomendasikan kepada Dispendikbud untuk melakukan verifikasi sekolah-sekolah yang jumlah guru dengan jumlah siswanya tidak imbang, sebab menurut di beberapa tempat ada sekolah yang minim sekali muridnya sedangkan Gurunya banyak.
(abi)
MADIUN, Jatim.News -- Segenap jajaran Direksi, pimpinan dan seluruh staf Perusahaan Umum Daerah Air Minum…
NGANJUK, Jatim.News– Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta mencegah gangguan kamtibmas,…
NGANJUK, Jatim.News -- Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk mengawal Tim Cabang Dinas Kehutanan (CDK)…
MADIUN, Jatim.News -- Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah) Kabupaten Madiun menggelar Musrenbang (Musyawarah…
OPINI, Jatim.News -- Bulan suci Ramadhan tinggal menunggu hari. Umat Islam bersiap menyambutnya dengan doa,…
MADIUN, Jatim.News – Komitmen mendukung program peningkatan gizi dan pembangunan sumber daya manusia terus diwujudkan…