Tingkatkan PAD, Pemkab dan DPRD Lamongan Pacu BUMD di 2025

Lamongan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sepakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong dan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun 2025. Plt. Bupati Lamongan, Abdul Rouf, menyatakan bahwa masukan dari tujuh fraksi DPRD menjadi tantangan bersama untuk melakukan kajian dan upaya optimal terhadap potensi obyek pungutan pajak dan retribusi daerah.

Proyeksi pendapatan daerah yang turun lima persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 di sebabkan oleh proyeksi pendapatan dana transfer yang masih menerapkan ketetapan APBD 2024. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian ketetapan definitif dari pemerintah pusat.

“Pada pembahasan awal RAPBD 2024 kemarin, kami sampaikan bahwa arsitektur APBD 2025 merupakan pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang, ke pemerintah yang akan datang,” katanya.

Abdul Rouf menjelaskan dengan mempertimbangkan berbagai tantangan, fokus pembangunan ke depan berdasarkan atas pertimbangan situasi perekonomian global yang masih dinamis dengan risiko ketidakpastian.

Untuk itu, APBD 2025 di rancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk menguatkan stabilitas sosial ekonomi dan pengembangan industri pada sektor unggulan melalui perluasan pasar dan daya saing regional.

Maka dari itu, lanjutnya, kebijakan fiskal Pemkab Lamongan Tahun Anggaran 2025 tersusun dengan postur rancangan pendapatan daerah yang di proyeksikan sebesar Rp. 3,28 triliun dengan alokasi volume belanja daerah di rencanakan sebesar Rp3,29 triliun.

APBD 2025 di fokuskan pada beberapa sektor, termasuk pendidikan, infrastruktur, kesehatan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pertanian, perikanan, pelayanan publik, serta sosial kemasyarakatan dan ketertiban umum. Meskipun terbayangi kondisi pendapatan yang terbatas dan fiskal yang defisit, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas.

(abi)