PEMERINTAHAN

Evaluasi Indikator Kinerja Utama, Pemkot Kediri Fokus pada Peningkatan Kualitas Layanan

Kediri – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, mengevaluasi realisasi sembilan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Penjabat Wali Kota Kediri, Zanariah, menyatakan bahwa indikator kinerja utama ini menjadi alat ukur untuk memacu kinerja pemerintah dan menentukan sektor yang perlu menjadi prioritas berdasarkan data.

Dalam Forum Komunikasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 yang digelar pada Jumat, 10 Januari 2025, Zanariah mengungkapkan bahwa dari sembilan indikator kinerja utama, ada dua nilai yang belum keluar, dan dari tujuh indikator yang ada, tiga belum mencapai target 100 persen. Indikator tersebut meliputi Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Smart City, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, tingkat kemiskinan, Indeks Kerukunan Antar-Umat Beragama, serta indeks Kota Layak Huni.

Zanariah menekankan pentingnya fokus pada program-program yang mendukung prioritas nasional agar selaras dengan arahan pemerintah pusat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Kota Kediri. Selain itu, ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan analisis mendalam terhadap isu-isu strategis yang dihadapi Kota Kediri, baik di sektor infrastruktur, pelayanan publik, maupun kesejahteraan masyarakat.

Pihaknya mengungkapkan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan agenda tahunan sekaligus menjadi wadah aspirasi dari seluruh pemangku kebijakan terkait penyempurnaan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun mendatang.

“Pada forum ini, diharapkan yang hadir dapat memberikan masukan serta saran yang konstruktif sehingga RKPD 2026 dapat menjadi satu produk perencanaan yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh pihak,” ujarnya

Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Kediri juga meminta ASN agar fokus pada program-program yang mendukung prioritas nasional, sehingga selaras dengan arahan pemerintah pusat. Ia menambahkan, ASN juga diharapkan membuat analisis mendalam terhadap isu-isu strategis yang dihadapi Kota Kediri, baik di sektor infrastruktur, pelayanan publik, maupun kesejahteraan masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kinerja Pemkot Kediri pada tahun 2026 dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

(abi)

Nur Abidah

Recent Posts

Menjemput Demokrasi Khas Indonesia dalam Kedaulatan dan Etika Kekuasaan

OPINI, Jatim.News -- Perdebatan tentang penataan ulang mekanisme pemilihan kepala daerah, apakah tetap melalui pemilihan…

16 jam ago

Perhutani bersama Dinas Porabudpar Nganjuk lakukan Monitoring Dan Evaluasi Kerjasama Wisata

NGANJUK, Jatim.News -- Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk bersama Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan…

16 jam ago

Mahasiswa Magang Mandiri Teknik Lingkungan Unair Surabaya Oleh Perhutani Nganjuk

NGANJUK, Jatim.News -- Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk resmi menutup dan melepas Magang Mandiri…

16 jam ago

Perhutani Hadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 Kabupaten Nganjuk

NGANJUK, Jatim.News -- Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Nganjuk berpartisipasi dalam acara konsultasi publik rancangan…

17 jam ago

Rotasi Jabatan, Polres Madiun Kukuhkan Kabag Ops dan Sertijab Pejabat Jajaran

MADIUN, Jatim.News -- Polres Madiun melaksanakan kegiatan upacara pengukuhan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah…

4 hari ago

Perhutani Jombang Peringati Harlah Sekar Ke 21 Untuk Esitensi Hutan Jawa dan Madura

JOMBANG, Jatim.News -- Dalam rangka hari jadi Sekar ke-21, 11 Januari 2026, DPD Sekar (Serikat…

5 hari ago