PEMERINTAHAN

Evaluasi Indikator Kinerja Utama, Pemkot Kediri Fokus pada Peningkatan Kualitas Layanan

Kediri – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, mengevaluasi realisasi sembilan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Penjabat Wali Kota Kediri, Zanariah, menyatakan bahwa indikator kinerja utama ini menjadi alat ukur untuk memacu kinerja pemerintah dan menentukan sektor yang perlu menjadi prioritas berdasarkan data.

Dalam Forum Komunikasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 yang digelar pada Jumat, 10 Januari 2025, Zanariah mengungkapkan bahwa dari sembilan indikator kinerja utama, ada dua nilai yang belum keluar, dan dari tujuh indikator yang ada, tiga belum mencapai target 100 persen. Indikator tersebut meliputi Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Smart City, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, tingkat kemiskinan, Indeks Kerukunan Antar-Umat Beragama, serta indeks Kota Layak Huni.

Zanariah menekankan pentingnya fokus pada program-program yang mendukung prioritas nasional agar selaras dengan arahan pemerintah pusat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Kota Kediri. Selain itu, ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk melakukan analisis mendalam terhadap isu-isu strategis yang dihadapi Kota Kediri, baik di sektor infrastruktur, pelayanan publik, maupun kesejahteraan masyarakat.

Pihaknya mengungkapkan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan agenda tahunan sekaligus menjadi wadah aspirasi dari seluruh pemangku kebijakan terkait penyempurnaan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun mendatang.

“Pada forum ini, diharapkan yang hadir dapat memberikan masukan serta saran yang konstruktif sehingga RKPD 2026 dapat menjadi satu produk perencanaan yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh pihak,” ujarnya

Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Kediri juga meminta ASN agar fokus pada program-program yang mendukung prioritas nasional, sehingga selaras dengan arahan pemerintah pusat. Ia menambahkan, ASN juga diharapkan membuat analisis mendalam terhadap isu-isu strategis yang dihadapi Kota Kediri, baik di sektor infrastruktur, pelayanan publik, maupun kesejahteraan masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kinerja Pemkot Kediri pada tahun 2026 dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

(abi)

Nur Abidah

Recent Posts

Menyikapi Lonjakan PBB-P2 Jombang Secara Rasional dan Inklusif

OPINI, Jatim.News -- Lonjakan PBB-P2 di Jombang hingga ratusan—bahkan seribu—persen memang nyata dirasakan warga: sejumlah…

4 jam ago

Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang 2025–2030: Mengapa Prinsip Keberlanjutan Terabaikan?

OPINI, Jatim.News -- Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang merupakan lembaga mandiri yang dibentuk sebagai wadah partisipasi…

7 hari ago

Kolaborasi TNI dan Perhutani Jombang Gelar Rakor di Makodim 0810 Nganjuk

NGANJUK, Jatim.News -- Perhuutani (Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH Jombang bersama Dandim 0810/Nganjuk, gelar Rakor (Rapat…

1 minggu ago

Disdikbud Jombang Gelar Workshop Pengenalan Warisan Budaya

JOMBANG, Jatim.News -- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang menggelar Workshop Pengenalan Warisan Budaya…

1 minggu ago

Devisi Regional Jatim Lantik ADM Perhutani Jombang

JOMBANG, Jatim.News -- Dalam rangka peningkatan pribadi rimbawan yang dapat membanggakan, Perum Perhutani Divisi Regional…

1 minggu ago

Beras Murah Meluncur ke Kabupaten Madiun, Kapolres Madiun Lepas 35,7 Ton Sekaligus

MADIUN, Jatim.News–Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara memberangkatkan secara serentak total 35.750 kilogram beras murah…

2 minggu ago