PENDIDIKAN

Komisi IV DPRD Situbondo Prioritaskan Guru PAUD, Rekomendasikan Pergeseran Anggaran Rp 3,2 Miliar

Situbondo – Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo telah merekomendasikan pergeseran anggaran sebesar Rp 3,2 miliar untuk meningkatkan kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ketua Komisi IV, M Faisol, menyatakan bahwa anggaran yang sebelumnya di alokasikan untuk Situbondo Ethnic Festival (SEF) di anggap terlalu besar jika di bandingkan dengan kebutuhan anggaran Standard Pelayanan Minimal (SPM) untuk PAUD.

Dalam rapat pembahasan penyusunan Raperda APBD 2025 bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dis pendikbud) Kabupaten Situbondo, Komisi IV mencatat beberapa poin penting, termasuk pemerataan tenaga pengajar dan peningkatan kesejahteraan guru. Faisol menekankan bahwa anggaran SEF sebesar Rp 3,25 miliar sebaiknya di alihkan untuk memenuhi kebutuhan SPM pendidikan anak usia dini yang hanya di anggarkan Rp 1,2 miliar.

M Faisol menyebutkan Anggaran SEF itu masuk pada 3 sub kegiatan, pertama sub kegiatan Pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan sebesar Rp 3.25 miliar, kedua sub kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya sebesar Rp380 juta dan ketiga sub kegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional sebesar Rp500 juta.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp 484,6 miliar untuk APBD 2025, Faisol berharap anggaran tersebut dapat di gunakan untuk kepentingan yang lebih pro masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

“Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini untuk 2024 Rp. 3,2 miliar ini bisa di tingkatkan di Tahun 2025 dengan cara menggeser anggaran yang tidak terlalu perlu sehingga untuk Pelaksanaan Situbondo ethnic Festival yang pelaksanaanya di ikuti oleh 17 Kecamatan Situbondo dan 10 dari Kabupaten/Kota luar. Mohon di pertimbangkan untuk pelaksanaan SEF tahun 2025 pesertanya dari Kabupaten Situbondo saja,” imbuhnya.

Terakhir Ketua Komisi IV DPRD Situbondo itu merekomendasikan kepada Dispendikbud untuk melakukan verifikasi sekolah-sekolah yang jumlah guru dengan jumlah siswanya tidak imbang, sebab menurut di beberapa tempat ada sekolah yang minim sekali muridnya sedangkan Gurunya banyak.

(abi)

Nur Abidah

Recent Posts

PERHUTANI KPH NGANJUK DUKUNG BHAYANGKARA OFF ROAD DALAM RANGKA HUT BHAYANGKARA KE 80 & HARI BAKTI ADHYKSA KE 66

NGANJUK, Jatim.News | Perhutani KPH Nganjuk bersinergi dengan Forkopinda Kabupaten Nganjuk dalam kegiatan Bhayangkara Off…

10 jam ago

Perhutani KPH Nganjuk Bersama CDK Wilayah Nganjuk Dukung Proyek Strategis Daerah Kabupaten Nganjuk

NGANJUK, Jatim.News | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk, bersama CDK Wilayah Nganjuk dukung Proyek…

10 jam ago

Perhutani Bersama CDK Wilayah Nganjuk dan PLMDH Nganjuk Melaksanakan Audien dengan Bupati Nganjuk

NGANJUK, Jatim.News| Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk, Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang, Perhutani…

11 jam ago

Promo Spesial McDonald’s x Debit BRI, 27–28 Juli! PaNas 1 + PaNas 2 Cuma Rp45.130

Jatim.News.Com – Kabar gembira bagi pencinta ayam krispy McDonald’s! Promo spesial kolaborasi McDonald’s x Kartu…

1 hari ago

Kapolres Lamongan Perkuat Sinergi dengan Kajari Lamongan, Wujudkan Penegakan Hukum yang Efektif

Lamongan, Jatim.News – Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlurrahman, S.H., S.I.K., M.SI. melaksanakan silaturahmi dengan Kepala…

2 hari ago

Perhutani Hadiri Rapat Kerja DPRD Nganjuk, Tindak Lanjut Relokasi Lahan Warga Dampak Pembangunan Bendungan Semantok

NGANJUK,Jatim.News | Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk menghadiri Rapat Kerja DPRD Kabupaten Nganjuk mengenai…

3 hari ago