PENDIDIKAN

Komisi IV DPRD Situbondo Prioritaskan Guru PAUD, Rekomendasikan Pergeseran Anggaran Rp 3,2 Miliar

Situbondo – Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo telah merekomendasikan pergeseran anggaran sebesar Rp 3,2 miliar untuk meningkatkan kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ketua Komisi IV, M Faisol, menyatakan bahwa anggaran yang sebelumnya di alokasikan untuk Situbondo Ethnic Festival (SEF) di anggap terlalu besar jika di bandingkan dengan kebutuhan anggaran Standard Pelayanan Minimal (SPM) untuk PAUD.

Dalam rapat pembahasan penyusunan Raperda APBD 2025 bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dis pendikbud) Kabupaten Situbondo, Komisi IV mencatat beberapa poin penting, termasuk pemerataan tenaga pengajar dan peningkatan kesejahteraan guru. Faisol menekankan bahwa anggaran SEF sebesar Rp 3,25 miliar sebaiknya di alihkan untuk memenuhi kebutuhan SPM pendidikan anak usia dini yang hanya di anggarkan Rp 1,2 miliar.

M Faisol menyebutkan Anggaran SEF itu masuk pada 3 sub kegiatan, pertama sub kegiatan Pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan sebesar Rp 3.25 miliar, kedua sub kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya sebesar Rp380 juta dan ketiga sub kegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional sebesar Rp500 juta.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp 484,6 miliar untuk APBD 2025, Faisol berharap anggaran tersebut dapat di gunakan untuk kepentingan yang lebih pro masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

“Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini untuk 2024 Rp. 3,2 miliar ini bisa di tingkatkan di Tahun 2025 dengan cara menggeser anggaran yang tidak terlalu perlu sehingga untuk Pelaksanaan Situbondo ethnic Festival yang pelaksanaanya di ikuti oleh 17 Kecamatan Situbondo dan 10 dari Kabupaten/Kota luar. Mohon di pertimbangkan untuk pelaksanaan SEF tahun 2025 pesertanya dari Kabupaten Situbondo saja,” imbuhnya.

Terakhir Ketua Komisi IV DPRD Situbondo itu merekomendasikan kepada Dispendikbud untuk melakukan verifikasi sekolah-sekolah yang jumlah guru dengan jumlah siswanya tidak imbang, sebab menurut di beberapa tempat ada sekolah yang minim sekali muridnya sedangkan Gurunya banyak.

(abi)

Nur Abidah

Recent Posts

Demi Keselamatan, Perhutani Jombang Bersama TNI dan Polri Tutup Wisata Kali Grojokan Duwur

NGANJUK, Jatim.News -- Perhutani KPH Jombang melalui BKPH Krondong bersama TNI dan Polri Menutup Wisata…

1 hari ago

Oknum Mengaku “PSHT JJ” Geruduk Tempat Latihan di Saradan, Tim LHA Pusat Madiun Resmi Lapor Polisi

MADIUN, Jatim.News -- Suasana tenang di tempat latihan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di wilayah…

2 hari ago

Perhutani dan Bappeda Nganjuk Bahas Kerjasama Pemasangan Listrik

NGANJUK, Jatim.News -- Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk menghadiri undangan Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk…

3 hari ago

Mengakhiri Ilusi Dominasi, Membangun Keseimbangan Dunia

OPINI, Jatim.News -- Dunia tidak lagi berada dalam satu genggaman. Narasi lama tentang satu kekuatan…

7 hari ago

Perpanjangan Kerjasama Wisata, Perhutani Nganjuk Gelar Pertemuan Dengan Disporabudpar

NGANJUK, Jatim.News -- Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Nganjuk menghadiri undangan dari Pemerintahan Kabupaten Nganjuk…

7 hari ago

Perhutani Ikuti Upacara Hari Jadi ke 1089 Kabupaten Nganjuk

NGANJUK, Jatim.News -- Perum Perhutani KPH Nganjuk mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dengan menghadiri agenda…

7 hari ago