EKONOMI

APBN Kemenkeu Di Jatim Digunakan untuk Stabilisasi Harga dan Pengembangan Pendidikan

Jatim.news – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa belanja negara dalam APBN regional Jatim hingga November 2024 mencapai Rp122,3 triliun atau 88,71 persen dari pagu belanja negara di Jawa Timur. Anggaran ini di pergunakan untuk berbagai keperluan, termasuk stabilisasi harga pangan dan bantuan pendidikan.

Belanja kementerian/lembaga sebesar Rp45,27 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp77,03 triliun. Belanja barang terealisasi Rp17,64 triliun di gunakan untuk pemantapan ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Selain itu, belanja bantuan sosial terealisasi Rp121,8 miliar, terutama untuk peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Untuk belanja kementerian/lembaga, di antaranya meliputi belanja pegawai yang terealisasi Rp21,64 triliun, di pengaruhi pembayaran tunjangan hari raya (THR), gaji ke-13, serta penyesuaian gaji dan tunjangan.

Tak hanya belanja barang dan pegawai, belanja modal turut berperan dalam mendorong belanja negara mengingat realisasinya mencapai Rp5,87 triliun karena terpakai untuk bidang konektivitas dan sarana prasarana umum lainnya.

“Sementara dukungan APBN kepada APBD melalui transfer ke daerah per 30 November 2024 terealisasi sebesar Rp77,03 triliun atau tumbuh 7,23 persen karena di topang realisasi dana alokasi umum (DAU) Rp41,07 triliun dan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik Rp14,23 triliun.” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I Sigit Danang Joyo dalam konferensi pers di Surabaya, Selasa.

Realisasi DAU naik 11,52 persen (yoy) karena memiliki specific grant pada bidang pendidikan, yaitu mendukung peningkatan kualitas layanan dasar, terutama penyediaan sarana prasarana dengan penerima terbanyak adalah Kabupaten Malang, Jember, dan Banyuwangi.

(abi)

Nur Abidah

Recent Posts

Menyikapi Lonjakan PBB-P2 Jombang Secara Rasional dan Inklusif

OPINI, Jatim.News -- Lonjakan PBB-P2 di Jombang hingga ratusan—bahkan seribu—persen memang nyata dirasakan warga: sejumlah…

3 hari ago

Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang 2025–2030: Mengapa Prinsip Keberlanjutan Terabaikan?

OPINI, Jatim.News -- Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang merupakan lembaga mandiri yang dibentuk sebagai wadah partisipasi…

1 minggu ago

Kolaborasi TNI dan Perhutani Jombang Gelar Rakor di Makodim 0810 Nganjuk

NGANJUK, Jatim.News -- Perhuutani (Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH Jombang bersama Dandim 0810/Nganjuk, gelar Rakor (Rapat…

1 minggu ago

Disdikbud Jombang Gelar Workshop Pengenalan Warisan Budaya

JOMBANG, Jatim.News -- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang menggelar Workshop Pengenalan Warisan Budaya…

2 minggu ago

Devisi Regional Jatim Lantik ADM Perhutani Jombang

JOMBANG, Jatim.News -- Dalam rangka peningkatan pribadi rimbawan yang dapat membanggakan, Perum Perhutani Divisi Regional…

2 minggu ago

Beras Murah Meluncur ke Kabupaten Madiun, Kapolres Madiun Lepas 35,7 Ton Sekaligus

MADIUN, Jatim.News–Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara memberangkatkan secara serentak total 35.750 kilogram beras murah…

2 minggu ago