Pilkada 2024: Bawaslu Kabupaten Madiun Tegaskan Kades Harus Netral

Madiun – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun kembali menegaskan pentingnya netralitas kepala desa (kades) dalam menghadapi Pilkada 2024. Bawaslu mengingatkan seluruh kades untuk tidak terlibat dalam politik praktis demi menjaga integritas pemilihan.

“Kita terus mengingatkan para kades agar tidak terlibat kampanye, apalagi memobilisasi massa untuk mendukung calon tertentu. Netralitas mereka sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, Slamet Widodo.

Jika nantinya ditemukan terdapat oknum kades, perangkat desa, ataupun ASN yang terlibat ketidaknetralan dan terbukti melakukan pelanggaran, akan ada sanksi sesuai aturan yang berlaku, melalui komisi ASN, peraturan undang-undang desa, ataupun pidana pilkada 

Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Madiun akan di ikuti oleh dua bakal pasangan calon. Yakni pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2024 atas nama Ahmad Dawami Ragil Saputro dan Sandhika Ratna Veryantiko yang di usung Partai Demokrat dan PDI Perjuangan Kabupaten Madiun.

Kemudian, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun 2024 atas nama Hari Wuryanto dan Purnomo Hadi yang di usung dari delapan partai politik di antaranya PKB, Partai Golkar, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura, PKS, Partai NasDem, dan PSI. Sementara, Hari Wuryanto adalah petahana yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Madiun.

Beberapa sosialisasi terkait netralitas kades di Pilkada 2024 telah di lakukan oleh Bawaslu, termasuk melalui forum pertemuan dengan perangkat desa. Dalam sosialisasi tersebut, Bawaslu menekankan bahwa keterlibatan kades dalam politik praktis dapat menciptakan ketidakadilan dan merusak proses demokrasi yang sehat.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Madiun untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

(abi)