Public Private Partnership Dalam Pembangunan Pasar Desa Balondowo

OPINI, Jatim.News — Pemerintah dituntut untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Akan tetapi dalam pelaksanaan pencapaian tujuan negara tersebut, pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri. Sehingga perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta dalam mewujudkan semua kebutuhan publik.

Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi dengan adanya keterbatasan pemerintah yang salah satunya adalah keterbatasan anggaran menjadikan peran investor atau pihak swasta sangat diperlukan untuk menciptakan dan juga mengembangkan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Oleh sebab itu muncul konsep Public Private Partnership (PPP).  Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) merupakan mekanisme pembiayaan alternatif dalam pengadaan pelayanan publik yang telah digunakan secara luas diberbagai Negara khususnya negara maju.  Pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi landasan ekonomi melainkan juga penopang pembangunan nasional secara holistik terutama dalam upaya penguatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan akses layanan publik, dan akselerasi daya saing ekonomi Indonesia.

Dalam pembangunan pasar melibatkan sektor swasta untuk menanganinya. Oleh sebab itu Desa Balongdowo melakukan kemitraan dengan sektor swasta. Pembangunan  pasar tersebut yang terlibat adalah CV. Officium Prima dan Kepala Desa Balongdowo sebagai pihak yang berwenang untuk menetapkan keputusan. Dalam  menjalankan kemitraan tersebut diatur dalam kontrak perjanjian kerjasama yang memiliki kekuatan hukum.

Setelah terpilihnya CV. Officium Prima sebagai investor Maka dilakukan negosiasi antara Kepala Desa Balongdowo dengan CV. Officium Prima perihal bentuk perjanjian kerjasama pelaksanaan pembangunan, ketentuan dalam pelaksanaan pembangunan, ketentuan bagi hasil untuk masing-masing pihak serta hak dari masing-masing pihak. Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka kesepakatan dari negosiasi tersebut dituangkan dalam kontrak perjanjian kerjasama yang disaksikan oleh notaris.

Sehingga kemitraan antara Desa Balongdowo dengan CV. Officium Prima memiliki kekuatan hukum.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pembangunan Pasar Balongdowo Kecamatan Candi melakukan perjanjian kontrak dengan CV. Officium Prima dengan memberikan bantuan keuangan senilai Rp. 195.000.000, pada tanggal 3 Juli 2023, CV. Officium Prima yang beralamat di  Perum Griya Amarta Permai AT – 22.

Public Private Partnership (PPP) memiliki keuntungaan, khususnya dengan menggunakan model kerjasama BOT memiliki beberapa keuntungan pada masing-masing pihak, oleh sebab itu orang yang menangani dalam perjanjian ini harus orang yang menguasai mengenai BOT itu sendiri. Menurut Andjar Pancha Wirana keuntungan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan kontrak perjanjian BOT bagi sector publik, antara lain adalah dapat mengurangi penggunaan dana APBN atau APBD, dengan sistem BOT akan menguntungkan secara finansial maupun secara administratif, pada masa berakhirnya perjanjian sektor publik mendapatkan bangunan dan fasilitas dari sektor swasta, dengan pembiayaan sistem BOT tidak menimbulkan beban hutang bagi sektor publik, selain itu dapat membuka lapangan kerja baru, serta mempercepat proses transfer of technology dari sektor swasta ke sektor publik.

Kemitraan dengan menggunakan sistem BOT tidak hanya memberikan manfaat kepada sector publik saja. Akan tetapi perjanjian dengan BOT ini juga memberikan manfaat kepada sektor swasta, antara lain adalah dengan adanya BOT membuka kesempatan kepada investor untuk memasuki bidang-bidang usaha yang semula hanya dikelola oleh pemerintah, BUMN atau BUMD. Selain itu Memperluas usaha atau ekspansi kebidang-bidang usaha yang mempunyai prospek bagus dan menguntungkan.

Serta dapat memanfaatkan lahan-lahan strategis baik yang dimiliki oleh pemerintah atau pun milik masyarakat. Dengan adanya perjanjian dengan model BOT tersebut, Pasar Balongdowo tidak perlu mengeluarkan dana yang cukup besar untuk pembangunan, sehingga dapat mengurangi beban biaya dari anggaran Desa serta tidak menimbulkan beban hutang bagi Desa Balongdowo.

Dengan dibangunkannya pasar tradisional tersebut juga memberikan tempat baru bagi masyarakat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Desa Balongdowo, sehingga kesempatan untuk membuka usaha baru di Pasar Balongdowo dapat mengurangi jumlah pengangguran di Sidoarjo. Selain itu dengan terlibatnya CV. Officium Prima dalam salah satu pembangunan infrastruktur di Sidoarjo, CV. Officium Prima diharapkan  dapat mentransformasikan keahlian yang dimiliki oleh CV. Officium Prima antara lain dari  segi teknik, dan operasional kepada Pasar Desa Balongdowo.

Begitu juga CV. Officium Prima dalam pembangunan pasar Desa Balongdowo. CV. Officium Prima mendapatkan kesempatan untuk mengelola Pasar Balongdowo untuk mengembangkan perdagangan pasar Balongdowo dengan diciptakannya infrastruktur baru yaitu pasar tradisional sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan dunia perdagangan di Sidoarjo. Pembangunan pasar Balongdowo  ini merupakan salah satu prospek bagus yang menguntungkan. 

Dengan adanya pembangunan pasar Desa Balongdowo ini diharapkan proses pembangunannya berjalan dengan lancar dan dapat terselesaikan sesuai dengan target yang ditentukan agar lebih efektif dan efisien.

Hamri Oky Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.