NGANJUK, Jatim.News — Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Nganjuk berpartisipasi dalam acara konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2027. Acara ini diselenggarakan di Ruang Rapat Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, pada Senin (14/01),
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Adm.KSKPH Nganjuk Yuli Suprianto, Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk Adam Muharto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Nganjuk Nur Solekan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten NGANJUK, pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.
Administratur KPH NGANJUK Dwi Puspitasari, yang diwakili oleh Yuli Suprianto, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, holistik, dan integratif. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah.
“Berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dibahas untuk memastikan bahwa rancangan awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2027 mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Nganjuk dalam menyusun program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna mewujudkan visi dan misi daerah yang lebih maju dan sejahtera,” ungkapnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk Adam Muharto, menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan pembangunan daerah sangat penting agar program yang disusun lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Nganjuk Nur Solekan menyampaiakan rumusan tema Pembangunan Ranwal RKPD Tahun 2027 “Akselerasi trasnformasi Pembangunan Daerah melalui peningkatan pelayanan dasar dan Penguatan Sektor Strategis”ujar beliau.
Secara umum, Perhutani dan pemerintah daerah menjalin sinergi yang kuat untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mendukung pembangunan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. (pras/jal)
