OPINI, Jatim.News — Ketika kabar pengukuhan Soeharto sebagai pahlawan nasional beredar, banyak orang terdiam, antara tak percaya dan terluka. Bagi sebagian kalangan, keputusan itu dianggap sebagai bentuk penghargaan atas jasa besar seorang tokoh yang membawa Indonesia keluar dari ketidakstabilan dan menegakkan pembangunan. Namun bagi sebagian lainnya, terutama mereka yang tumbuh di masa kelam Orde Baru, kabar itu seperti menorehkan kembali luka lama yang belum sempat sembuh.
Saya termasuk di antara mereka. Sebagai bagian dari generasi aktivis 1998 yang turun ke jalan menuntut diakhirinya kekuasaan otoriter, berita ini bukan sekadar peristiwa simbolik, melainkan benturan moral. Bagaimana mungkin bangsa yang kita bela dengan idealisme reformasi, kini justru menempatkan sosok yang kami lawan sebagai pahlawan?.
Antara Pembangunan dan Penindasan
Tak bisa dipungkiri, di bawah kepemimpinan Soeharto selama lebih dari tiga dekade, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Program Pembangunan Lima Tahun (PELITA), Revolusi Hijau, serta kebijakan stabilisasi ekonomi membawa perubahan nyata. Infrastruktur tumbuh di berbagai daerah, sektor pertanian meningkat, dan angka kemiskinan menurun pada periode 1970–1980-an.
Soeharto juga berhasil menjaga stabilitas politik di tengah situasi global yang tidak menentu. Di era pasca-1965, ketika dunia terbelah oleh ideologi Perang Dingin, Soeharto tampil sebagai sosok yang membawa “ketertiban nasional”. Bagi banyak kalangan, terutama generasi yang merasakan “masa keemasan” pembangunan, Soeharto adalah simbol kemapanan dan kemajuan.
Namun, sejarah tak seharusnya dilihat dari satu sisi saja. Di balik narasi pembangunan dan stabilitas itu, terdapat sisi gelap yang tak kalah besar. Rezim Orde Baru berdiri di atas kekerasan, represi, dan pembungkaman kebebasan sipil. Ribuan orang menjadi korban kekerasan negara, ditahan tanpa proses hukum, diasingkan, bahkan “disingkirkan” hanya karena berbeda pandangan.
Tragedi-tragedi kemanusiaan seperti “pembersihan” pelaku 1965, Malari 1974, Tanjung Priok 1984, dan kasus penggusuran paksa di Waduk Kedungombo atau Waduk Nipah menjadi noda sejarah yang belum pernah benar-benar diakui, apalagi disembuhkan.
Kepahlawanan dan Lensa Kekuasaan
Kita perlu bertanya dengan jujur: untuk apa gelar kepahlawanan diberikan? Apakah kepahlawanan diukur dari keberhasilan membangun infrastruktur, mengendalikan ekonomi, dan menjaga ketertiban? Atau seharusnya dari keberanian memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan rakyatnya?
Sejarah mengajarkan bahwa batas antara pahlawan dan pecundang sering kali tipis. Dalam konteks kekuasaan, “pahlawan” bisa lahir dari propaganda. Rezim yang kuat mampu menulis sejarah sesuai narasi yang diinginkan. Di bawah Orde Baru, kita pernah hidup di masa ketika buku sejarah menjadi alat legitimasi kekuasaan, media dikontrol ketat, dan ruang publik dibungkam.
Soeharto sendiri adalah tokoh besar yang tidak dapat dihapus dari sejarah Indonesia, tetapi kebesaran seorang tokoh tidak otomatis menjadikannya pahlawan. Dalam kepemimpinannya, ia menonjolkan prestasi dari sisi kemiliteran dan kontrol negara, bukan dari nilai kemanusiaan yang menjadi roh dari kepahlawanan sejati.
Pahlawan seharusnya dikenang bukan karena lamanya berkuasa, melainkan karena keberpihakannya kepada rakyat dan keadilannya terhadap sesama manusia. Bila ukuran kepahlawanan adalah stabilitas yang ditegakkan dengan ketakutan, atau pembangunan yang dibayar dengan pengorbanan rakyat kecil, maka nilai itu kehilangan makna moralnya.
Luka Sejarah yang Belum Sembuh
Bagi kami, aktivis ’98, Reformasi bukan sekadar peristiwa politik, melainkan panggilan nurani. Kami turun ke jalan bukan karena ambisi kekuasaan, tetapi karena keadilan sosial yang tercekik di bawah rezim yang represif. Kami menyaksikan bagaimana kritik dibungkam, mahasiswa diculik, rakyat ditembak, dan media dikontrol.
Kini, ketika negara mengukuhkan Soeharto sebagai pahlawan, luka itu kembali terasa. Bukan karena kami ingin terus hidup dalam masa lalu, tetapi karena pengakuan negara seharusnya berangkat dari kebenaran sejarah, bukan dari kompromi politik.
Bagaimana perasaan keluarga para mahasiswa yang hilang, atau warga yang tanahnya dirampas oleh proyek pembangunan Orde Baru? Apakah mereka harus menerima kenyataan bahwa pelaku represi terhadap mereka kini dihormati sebagai pahlawan?
Rekonsiliasi sejati hanya mungkin jika kita berani mengakui dosa masa lalu. Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan tanpa terlebih dahulu menuntaskan keadilan bagi para korban, sama saja dengan menutup luka dengan kain kebesaran palsu.
Meluruskan Ingatan Kolektif
Sebagai bangsa, kita tidak boleh kehilangan ingatan sejarah. Melupakan masa kelam bukanlah tanda kedewasaan, melainkan bentuk pelarian. Bangsa yang sehat adalah bangsa yang berani mengakui kesalahannya, agar tidak mengulanginya.
Tidak ada bangsa yang maju dengan menutupi borok masa lalunya. Jerman, misalnya, tidak pernah menutupi kejahatan Nazi. Mereka menghadapi sejarah dengan terbuka, membangun museum dan monumen untuk mengenang korban, bukan untuk memuliakan pelaku.
Indonesia seharusnya belajar dari itu. Penghormatan terhadap Soeharto, bila dilakukan tanpa penjelasan moral dan keseimbangan sejarah, justru akan menciptakan disorientasi moral di tengah masyarakat. Generasi muda akan tumbuh dengan kebingungan: apakah stabilitas lebih penting dari kebebasan? Apakah pembangunan dapat menjustifikasi represi?
Moralitas dalam Kepahlawanan
Kepahlawanan sejati bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang integritas dan keberanian untuk berpihak pada kebenaran. Tidak ada manusia tanpa cacat, tetapi negara harus berhati-hati dalam menempatkan seseorang sebagai simbol moral bangsa.
Memberikan gelar pahlawan bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan pernyataan nilai-nilai yang kelak akan diwariskan kepada generasi penerus. Jika nilai itu kabur, maka generasi bangsa pun kehilangan arah.
Soeharto memang tokoh besar dalam sejarah Indonesia. Ia membangun, tetapi juga menindas. Ia menegakkan ketertiban, tetapi dengan mengorbankan kebebasan. Ia menumbuhkan ekonomi, tetapi membiarkan korupsi, kolusi, dan nepotisme mengakar.
Menempatkan sosok seperti itu dalam daftar pahlawan tanpa catatan moral yang jelas, adalah bentuk ketidakadilan bagi sejarah dan pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi.
Penutup: Sejarah dan Nurani
Soeharto, pahlawan bagi siapa?. Mungkin bagi sebagian yang menikmati kestabilan dan pertumbuhan ekonomi pada masanya. Namun bagi para korban, bagi mahasiswa yang hilang, bagi rakyat yang ditindas, Soeharto bukanlah pahlawan. Ia adalah simbol kekuasaan yang melukai rakyatnya.
Sebagai bangsa, kita boleh menghormati jasanya dalam pembangunan, tetapi kita tidak boleh menutup mata terhadap sisi gelap kekuasaannya. Kepahlawanan harus tetap berpijak pada moral, bukan pada kekuasaan atau nostalgia.
Reformasi 1998 lahir untuk mengembalikan martabat rakyat dan menegakkan demokrasi. Jika hari ini kita justru menyanjung kembali simbol dari rezim yang kami lawan, maka kita sedang mengingkari perjuangan itu sendiri.
Sejarah boleh berdamai, tapi nurani tidak bisa dibungkam. Karena bangsa yang melupakan luka lamanya, cepat atau lambat, akan kembali jatuh ke dalam jurang yang sama.
Penulis: Moh. Ja’far Sodiq Maksum Dosen Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
