Jombang – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT Jatim Grha Utama (JGU) dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Timur, Sabtu (8/2/2025).
Adhy mengatakan bahwa PT JGU akan menerapkan strategi Settlement Asset, yakni pengembalian modal dan bagi hasil dalam bentuk aset persediaan yang dikembangkan dan dijual kepada konsumen pada proyek properti. Contohnya adalah proyek Perumahan Graha Puncak Anomsari yang telah berhasil menghasilkan PAD yang signifikan.
Selain itu, PT JGU juga akan mengoptimalkan kerja sama bisnis di sektor properti, aset, land banking, serta komoditas pangan guna memperkuat rantai pasok dan meningkatkan stabilitas usaha. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyertaikan modal sebesar Rp 785,6 miliar kepada PT JGU.
“Kami juga ingin menyampaikan beberapa aset-aset milik Pemprov Jatim yang saat ini dalam pengelolaan PT JGU merupakan penyertaan modal daerah atau inbreng. Salah satunya adalah Lahan Rusunawa di Siwalankerto, Surabaya seluas 2,2 Ha yang telah bersertifikat atas nama Pemprov Jatim,” ujar dia.
Di atas lahan ini, Pj. Gubernur Adhy menerangkan, telah berdiri Apartemen Sederhana Sewa yang terdiri dari lima tower dengan tinggi masing-masing lima lantai. Terdapat perbedaan luas lahan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2008 luas lahan tercatat 22.000 m², dalam sertifikat tercatat 21.497 m², terdapat selisih 503 m².
“Sedangkan untuk bagaimana perusahaan akan mengelola potensi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, bentuk tanggung jawab sosial yang akan dilakukan antara lain adalah PT Pratama Jatim Lestari yang merupakan anak perusahaan PT JGU telah dan akan melaksanakan program CSR berupa penyaluran bantuan uang tunai dari hasil penjualan daur ulang pengolahan sampah B3 berupa batako kepada masyarakat,” ungkap Adhy.
Tak hanya itu, optimalisasi peran perusahaan terhadap masyarakat dilakukan dengan pembangunan rumah sangat sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah kurang lebih sebanyak 1.000 unit. Rumah-rumah ini akan tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur dan bekerjasama dengan petani nelayan (Gapoktan), BUMN dan BUMD Provinsi lain, serta BUMD kabupaten/kota.
Untuk PT Jamkrida, Adhy menegaskan bahwa pengelolaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dalam pengawasan ketat. Pemerintah berkomitmen menjadikan UMKM sebagai sektor prioritas, mengingat jumlah UMKM di Jawa Timur mencapai 9,78 juta pada tahun 2024.
Adhy optimistis bahwa strategi ini dapat meningkatkan PAD dan membuka lapangan kerja serta memproduksi barang dan jasa yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
(abi)
