Lumajang – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan sejumlah masalah dalam penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di serahkan pada 7 Januari 2025, BPK menemukan bahwa pengalokasian sumber daya kebencanaan belum sesuai dengan kebutuhan dan upaya kesiapsiagaan belum optimal.
LHP yang jadi temuan BPK RI itu terkait kinerja atas upaya Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Semester I 2024.
Beberapa permasalahan yang teridentifikasi antara lain alokasi anggaran penanggulangan bencana yang belum sesuai dengan rencana aksi daerah, jumlah sumber daya manusia (SDM) kebencanaan yang belum mencukupi, serta peralatan penanggulangan bencana yang belum memenuhi standar minimal. Selain itu, rencana kontingensi belum sepenuhnya sesuai dengan rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan sistem peringatan dini (EWS) belum tersedia secara memadai untuk mencakup seluruh wilayah rawan bencana.
BPK menyimpulkan bahwa jika tidak segera dilakukan perbaikan, efektivitas upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang akan terpengaruh. Kepala Perwakilan BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin, menyampaikan terima kasih atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Lumajang selama proses pemeriksaan dan mengapresiasi tim pemeriksa yang telah bekerja keras.
“Serta mengapresiasi seluruh tim pemeriksa yang telah bekerja keras dalam kegiatan pemeriksaan hingga proses penyelesaian LHP,” jelasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiyani, menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penanggulangan bencana. Pj. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, juga menyatakan bahwa penanggulangan bencana menjadi prioritas mengingat kondisi geografis Lumajang yang rawan bencana.
(abi)
