MADIUN, Jatim.News — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun, menggelar penguatan kelembagaan Bawaslu, melalui kerjasama strategis dengan organisasi keagamaan dan stakeholder di Kabupaten Madiun, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pengawasan pemilu. Kerjasama ini mencakup pemahaman bersama tentang pentingnya peran Bawaslu, membangun sinergi lintas lembaga, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
Tujuannya adalah mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas, profesional, dan transparan melalui kolaborasi antara Bawaslu, pemerintah daerah, KPU, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi keagamaan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, Drh. Slamet Widodo, dalam sambutannya menyampaikan pengawasan partisipatif pemilih pemula, lebih ditekankan. Untuk itu, perlu adanya kerjasama dengan sejumlah pihak terkait.
“Agar bisa berkembang di dinas atau lembaga lain, seperti di Dinas Pendidikan dan lembaga keagamaan. Selain itu kerjasama dengan OPD terkait, sangat dibutuhkan dalam rangka pengawasan daftar pemilih berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, keterlibatan Bawaslu secara langsung dalam penyusunan daftar pemilih, akan menguatkan kelembagaan Bawaslu dalam pengawasan pemilu.
“Manakala ada kegiatan, salah satunya penyusunan daftar pemilih berkelanjutan, mohon kami dilibatkan. Untuk memberikan pengawasan parsipatif, dan persiapan daftar pemilih yang akurat dan akuntabel. Ini menjadi modal supaya eksistensinya (Bawaslu) bisa dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
Sementara itu Bupati Madiun, Hari Wuryanto menyampaikan, tugas Bawaslu bukan sekedar menindak pelanggaran, tapi mencegah potensi terjadinya pelanggaran sejak awal.
“Penguatan kelembagaan bukan penambahan SDM, tapi memperkuat mentalitas seluruh jajaran,” kata Bupati Madiun.
Dijelaskan, Bawaslu harus bisa meningkatkan kualitas demokrasi. Yakni memperbaiki kualitas demokrasi di masyarakat melalui kolaborasi yang terintegrasi. Selain itu dapat memperkuat peran Bawaslu, sehingga Bawaslu memiliki kapasitas yang kuat untuk mengawasi pemilu secara profesional dan efektif.
“Bawaslu harus mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, serta menciptakan pemilu yang berkualitas. Kekuatan sinergitas dan harmonisasi sangat dibutuhkan demi mewujudkan visi dan misi bersama,” terang Bupati.
Penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Madiun, melalui kerjasama strategis dengan organisasi keagamaan dan stakeholder ini, dibuka oleh anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Eka Rahmawati.
“Ini momentum yang tepat untuk Bawaslu agar dapat merefleksikan kegiatannya selama ini, dan sebagai persiapan untuk pemilu selanjutnya,” kata Eka.
Ada dua aspek yang sangat berperan dalam kerja Bawaslu, sehingga keberadan lembaga Bawaslu semakin kuat.
“Dua aspek itu adalah kewenangan Bawaslu secara hukum kuat, dan yang kedua secara moral politik juga kuat,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, sejumlah anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Madiun, Ketua Pengadilan Negeri Madiun, Kapolres Madiun, serta sejumlah undangan dari tokoh agama dan partai politik di Kabupaten Madiun. (syn/pras)
