Dugaan Pungli Perizinan ESDM Jatim Capai Rp1,23 Miliar Parameter Reformasi Institute Soroti Penyalahgunaan Kewenangan dan Lemahnya Pengawasan Internal

esdm jawa timur
Gambar Ilustrasi Korupsi. (dibuat melalui IA)

SURABAYA, Jatim.News – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur kembali menjadi perhatian publik. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Nurkholis (NK), mantan Kepala Dinas ESDM Jawa Timur yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang terkait proses pengajuan penerbitan perizinan.

Penetapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan yang sebelumnya telah menjerat sejumlah pejabat di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur. Berdasarkan keterangan Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Timur, I Gede Punia Atmaja, penyidik menduga Nurkholis memiliki peran dalam memerintahkan bawahannya untuk meminta sejumlah uang kepada para pemohon izin di luar ketentuan yang berlaku.

Dugaan tersebut menjadi persoalan serius karena proses penerbitan perizinan pada dasarnya merupakan bagian dari pelayanan administrasi pemerintahan yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila kewenangan pelayanan publik digunakan untuk meminta pembayaran di luar biaya resmi, maka tindakan tersebut tidak lagi sekadar persoalan pelanggaran administrasi, melainkan berpotensi masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi.

Bacaan Lainnya

Dalam perkembangan penyidikan, Kejati Jawa Timur mengungkap dugaan pungutan terhadap 28 pemohon izin pada bidang pertambangan dengan nilai mencapai Rp1,105 miliar. Selain itu, Pada bidang Geologi dan Air Tanah terdapat dugaan pungutan terhadap 28 pemohon izin lainnya dalam periode Maret hingga September 2024 dengan total Rp133,5 juta. Dengan demikian, keseluruhan nilai pungutan yang diungkap penyidik mencapai Rp1.238.500.000.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan empat orang dalam perkara yang sama, yakni Aris Mukiyono (AM), Ertika Dinawati (ED), Hermawan, dan Ony Setiawan (OS). Perkara terhadap para tersangka tersebut telah memasuki proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Sementara itu, OS diketahui telah meninggal dunia sehingga proses hukum terhadap dirinya tidak dilanjutkan.

Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, antara lain uang tunai sebesar Rp615 juta dan emas batangan seberat 50 gram. Penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan serta izin dari Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana disampaikan oleh pihak Kejati Jawa Timur.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nurkholis menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelesaian perkara sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Direktur Parameter Reformasi Institute, Muhammad Mas Davit Herman Rudiyansah, menilai bahwa dugaan pungutan liar dalam proses penerbitan perizinan ESDM harus dilihat sebagai persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan, khususnya berkaitan dengan integritas pejabat publik dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan.

Menurutnya, jabatan dalam birokrasi pemerintahan bukanlah ruang untuk membangun kepentingan pribadi maupun kelompok, melainkan amanah yang memiliki batas kewenangan dan tanggung jawab hukum. Setiap pejabat pemerintahan wajib menjalankan tugas berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, serta kepentingan umum.

“Ketika kewenangan dalam proses penerbitan perizinan diduga digunakan untuk memerintahkan atau membiarkan adanya pungutan di luar ketentuan resmi, persoalannya bukan hanya mengenai besaran uang yang diminta. Hal yang harus diperiksa lebih jauh adalah bagaimana kewenangan jabatan itu digunakan, siapa yang memberikan perintah, bagaimana mekanisme pungutan berlangsung, serta apakah terdapat pola penyalahgunaan kewenangan dalam struktur birokrasi. Negara tidak boleh membiarkan pelayanan publik berubah menjadi instrumen untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah,” ujar Muhammad Mas Davit Herman Rudiyansah.

Direktur Parameter Reformasi Institute juga menyoroti pentingnya keberadaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7925 K/70/MEM/2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keberadaan keputusan tersebut menunjukkan bahwa sektor ESDM telah memiliki landasan kebijakan internal untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.

Kebijakan pemberantasan pungli tidak boleh berhenti pada pembentukan unit atau keberadaan dokumen administratif semata. Pelaksanaannya harus diwujudkan melalui pengawasan yang berjalan secara nyata, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan, serta evaluasi terhadap sistem pelayanan perizinan.

“Keberadaan Keputusan Menteri ESDM Nomor 7925 K/70/MEM/2016 harus dimaknai sebagai instrumen penguatan pengawasan dan pencegahan pungutan liar di lingkungan sektor ESDM. Jangan sampai kebijakan pemberantasan pungli hanya menjadi formalitas kelembagaan, sementara praktik penyimpangan justru diduga berlangsung dalam proses pelayanan perizinan. Pengawasan harus menyentuh seluruh rantai birokrasi, mulai dari pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan hingga aparatur yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan pemohon izin,” tegasnya.

Penggunaan kewenangan oleh pejabat publik harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 17 undang-undang tersebut melarang badan dan/atau pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang. Bentuk penyalahgunaan tersebut meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.

Ketentuan tersebut penting untuk menilai apakah kewenangan penerbitan perizinan telah digunakan sesuai tujuan pemberiannya atau justru dialihkan untuk kepentingan lain. Dalam konteks dugaan perkara ESDM Jawa Timur, penyidik perlu membuktikan hubungan antara kewenangan jabatan, dugaan perintah kepada bawahan, proses permintaan uang, serta pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut.

Selain itu, NK diduga melakukan tindak pidana korupsi yang disangkakan berdasarkan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, juga mencantumkan alternatif sangkaan berdasarkan Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Direktur Parameter Reformasi Institute menambahkan bahwa penanganan perkara ini harus diarahkan tidak hanya untuk mengungkap pihak yang diduga terlibat, tetapi juga membongkar kemungkinan kelemahan sistem pengawasan yang memungkinkan praktik pungutan di luar ketentuan berlangsung.

“Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada siapa yang meminta uang atau siapa yang menerima uang. Aparat penegak hukum juga perlu mengungkap bagaimana sistem pengawasan internal bekerja, apakah terdapat mekanisme kontrol yang dijalankan, dan bagaimana tanggung jawab setiap pejabat dalam rantai pelayanan perizinan. Apabila ditemukan adanya keterlibatan pejabat berdasarkan alat bukti yang sah, pertanggungjawaban pidana harus ditegakkan secara proporsional tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan,” jelasnya.

Parameter Reformasi Institute memandang bahwa perkara ini perlu menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pelayanan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya pada sektor ESDM. Reformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui penyederhanaan prosedur dan digitalisasi pelayanan, tetapi harus disertai transparansi biaya, kepastian waktu pelayanan, keterbukaan informasi, serta pengawasan terhadap setiap tahapan penerbitan izin.

Masyarakat dan para pemohon izin juga harus memperoleh jaminan bahwa setiap pembayaran memiliki dasar hukum, tercantum dalam ketentuan resmi, dan disetorkan melalui mekanisme penerimaan negara atau daerah yang sah sesuai kewenangannya. Setiap permintaan pembayaran di luar ketentuan harus memiliki saluran pengaduan yang jelas dan ditindaklanjuti secara objektif.

“Prinsipnya, tidak boleh ada harga tambahan untuk memperoleh hak pelayanan yang seharusnya diberikan berdasarkan prosedur hukum. Perizinan harus menjadi instrumen kepastian hukum dan pembangunan ekonomi, bukan ruang transaksi kewenangan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh proses pelayanan dapat diawasi, ditelusuri, dan dipertanggungjawabkan,” tutup Davit.

Kasus dugaan pungutan liar dalam penerbitan perizinan ESDM Jawa Timur pada akhirnya menjadi pengingat bahwa kewenangan pemerintahan harus selalu dibatasi oleh hukum dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Proses penegakan hukum perlu berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel, sekaligus tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (mas/jal)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *