Lumajang – Suasana di kantor DPRD Lumajang memanas ketika sekelompok Aliansi pemuda Lumajang menggelar aksi demonstrasi. Mereka mengajukan enam tuntutan penting yang mereka anggap mendesak untuk segera di tindaklanjuti oleh pihak legislatif.
Para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka. Irfan Efendi selaku Korlap I menyampaikan, jika mereka meminta DPR agar mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia pencalonan pilkada.
Aksi saling dorong mewarnai demo itu hingga membakar boneka Jokowi dan anaknya sebagai bentuk protes atas kepemimpinannya.
Tak hanya itu, mereka juga mengecam semua DPR, baik yang di pusat maupun daerah. Supaya mereka tidak lagi berbuat sewenang-wenang dalam membuat aturan perundang undangan.
Tuntutan itu juga langsung dikirim ke pusat, termasuk ke presiden. Dengan harapan undang undang tentang pilkada bisa di revisi.
“Yang jelas hari ini kita kirim dan terus kita pantau seperti apa perkembangan di pemerintah pusat nantinya,” pungkasnya.
Ketua Komisi D DPRD Lumajang yang menerima tuntutan tersebut menyatakan akan menindaklanjuti semua poin yang di sampaikan dan berkomitmen untuk melakukan rapat internal guna membahas respons terhadap tuntutan pemuda. “Kami menghargai aspirasi yang disampaikan dan akan memperhatikannya dengan serius. Rapat internal akan dilakukan untuk menentukan langkah-langkah konkret,” ujarnya
(abi)
