OPINI, Jatim.News — Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang diperlukan bagi masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya memberikan layanan yang terbaik untuk meningkatkan pelayanan publik.
Pada hakikatnya, setiap permasalahan memerlukan dukungan atau landasan pemikiran yang bersifat pemersatu untuk memperkuat permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengemukakan beberapa teori sehingga dapat mendukung proses penyelesaian permasalahan penelitian yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Ruang lingkup pelayanan publik tidak hanya mencakup barang dan jasa publik, tetapi juga pelayanan administrasi yang ditetapkan dengan undang-undang. Pengawas dan penanggung jawab sangat diperlukan demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
Pemimpin terdiri atas kepala lembaga negara, kepala kementerian, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, kepala komisi negara atau badan sejenisnya, dan kepala badan lainnya. Gubernur, Bupati tingkat kabupaten, dan walikota di tingkat kota. Pengawas ini bertugas membimbing, memantau, dan mengevaluasi kinerja tugas yang diberikan kepada mereka.
Sebaliknya, orang yang bertanggung jawab adalah direktur eksekutif kantor atau pejabat yang ditunjuk oleh administrator. Penanggung jawab bertugas mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan masing-masing satuan kerja, mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik, dan melaporkan kepada pengawas atas kinerja pelayanan publik pada seluruh unit operasional pelayanan publik.
Berbagai manfaat dan tujuan yang dicapai melalui pelayanan pemerintah antara lain meningkatkan kepuasan masyarakat, mendorong keterbukaan dan akuntabilitas, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong partisipasi masyarakat.
Dalam pelayanan pemerintah, pemerintah juga memberikan bantuan pada Masyarakat diantaranya bantuan pelayanan pemerintah untuk Masyarakat yaitu: program bantuan sembako, subsidi kuota internet, bpjs, pkh, dll.
Bantuan yang diberikan pemerintah pada Masyarakat juga terdapat banyak permasalahan seperti penyaluran yang tidak tepat sasaran BPK menemukan beberapa pemerintah daerah dan instansi terkait tidak memberikan arahan dan dukungan yang memadai kepada pemerintah desa terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke desa.
Hal ini dapat menghalangi bantuan mencapai penerima yang tepat. Dan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan data penerima bansos yang tidak akurat sehingga dapat menimbulkan konflik di masyarakat dan berdampak pada jumlah penerima bansos.
Data yang tidak akurat berdampak besar pada jumlah penerima kesejahteraan, pemerintah harus bijak dalam memberikan informasi dan menyusun strategi untuk mengatasi kendala yang dihadapi masyarakat. Koordinasi antarlembaga belum sinergis dan pengawasan penyaluran bantuan sosial masih lemah sehingga membuka peluang terjadinya praktik korupsi. sistem pemerataan kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan dari tingkat terbawah hingga tingkat pusat melalui pemerintahan desa.
Itu juga terjadi pada Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Ada banyak dampak positif dan negative pada program tersebut, dampak positif nya PKH terbukti efektif dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi penerima manfaat, program ini membantu meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan serta meningkatkan kemampuan penerima dalam mengelola keuangan mereka.
PKH juga dinilai merupakan program pengentasan kemiskinan yang efektif, program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perubahan perilaku yang tidak meningkatkan kesejahteraan kelompok termiskin. PKH memiliki prosedur pemantauan yang ketat dan transparan, pemerintah akan melakukan verifikasi data hukou serta verifikasi upaya kesehatan dan pendidikan peserta PKH agar hasilnya lebih akurat dan efektif. Dampak negatifnya PKH masih menghadapi permasalahan kurangnya koordinasi, maka dari itu pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antarlembaga untuk menutup kesenjangan korupsi dan meningkatkan efektivitas program.
PKH juga punya permasalahan data yang tidak akurat, karena akibatnya dapat mengurangi efektivitas program dan meningkatkan kemiskinan. Pemerintah juga harusnya lebih mendukun untuk PKH dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Untuk meningkatkan efektivitas PKH, pemerintah perlu melakukan hubungan masyarakat yang komprehensif, meningkatkan koordinasi antarlembaga, mencegah korupsi, dan memperkuat pengawasan untuk memastikan bantuan sampai pada penerima yang tepat.
Penulis: Bilqis Salsabila
Administrasi Publik Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
