Jatim.news – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur telah menyatakan komitmennya untuk mengawasi setiap tahap pelaksanaan Pilkada Lamongan 2024. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mengungkapkan adanya potensi ketidaknetralan dari KPU dan Bawaslu daerah.
Dalam Rakornas Kesiapsiagaan & Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Tito mengatakan bahwa terdapat indikasi bahwa beberapa anggota KPU dan Bawaslu ‘memasang orang’ untuk kepentingan tertentu, sehingga menimbulkan keraguan terhadap integritas mereka.
Kusnadi, perwakilan KAKI Jawa Timur, menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada untuk memastikan proses yang jujur dan adil. Ia juga mengapresiasi langkah tegas Mendagri dalam menangani dugaan ketidaknetralan pejabat daerah.
Kusnadi mengaku khawatir bahwa masalah serupa bisa terjadi di Kabupaten Lamongan. “Kami menduga adanya indikasi potensi bias dalam proses Pilkada di Lamongan,” ujarnya di Surabaya, Jumat.
“Kami mengapresiasi langkah tegas Mendagri yang mencopot Pj Bupati Kampar karena dugaan ketidaknetralan. Namun, tindakan ini harus di ikuti dengan pengawasan yang ketat di daerah lain, termasuk Lamongan,” tambah Kusnadi.
KAKI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi, serta mencegah praktik korupsi dan politik uang.
Pilkada Lamongan 2024 di ikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan nomor urut 1, Abdul Ghofur – Firosya, dan pasangan nomor urut 2, Yuhronur Efendi – Dirham.
(abi)
