Malang – Hasil survei terbaru dari SeMART Politica mengungkapkan bahwa 64,1% warga Malang tidak ingin calon bupati (cabup) yang memiliki masalah korupsi. Survei ini di lakukan untuk mengetahui preferensi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah menjelang Pilkada 2024.
Kasus yang di maksud adalah dugaan korupsi terkait Jasmas atau Pokmas Dana Hibah DPRD Jawa Timur, yang saat ini di tangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Founder SeMART Politica, Dito Arief, hasil survei ini menunjukkan bahwa integritas dan rekam jejak bersih dari korupsi menjadi faktor utama dalam memilih cabup. “Masyarakat semakin kritis dan tidak ingin di pimpin oleh seseorang yang memiliki catatan buruk terkait korupsi,” ujarnya.
Calon Bupati Malang nomor urut 2, Gunawan HS, yang juga mantan anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, terseret dalam kasus ini.
“Hanya 4,1 persen masyarakat yang mengetahui tentang dugaan korupsi Jasmas DPRD Jatim. Sisanya, sekitar 87 persen, masih belum mengetahui,” ujar Dito.
Survei ini melibatkan 1.200 responden yang di pilih secara acak dengan metode stratified random sampling. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95% dengan margin of error sebesar 2,8%.
Dengan hasil survei ini, di harapkan para calon bupati dapat lebih memperhatikan isu-isu integritas dan transparansi dalam kampanye mereka. Masyarakat Malang menunjukkan bahwa mereka menginginkan pemimpin yang bersih dan mampu membawa perubahan nyata bagi daerah mereka.
