SURABAYA, Jatim.News – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terus mendorong upaya penguatan eksosistem mangrove di sejumlah wilayah di Jawa Timur.
Pemerintah Provinwi Jatim tidak sendiri. Melalui Surat Edaran Gubernur kepada Bupati/ Walikota, Pimpinan BUMN/BUMD/BUMS serta Lembaga Masyarakat pegiat lingkungan, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk melestarikan dan memanfaatkan secara bijak ekosistem mangrove Jawa Timur.
Surat Edaran Gubernur Jatim yang diterbitkan pada 31 Januari 2022 itu menekankan pentingnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem mangrove di sejumlah wilayah di Jawa Timur.
Warga Jawa Timur patut berbangga memiliki kawasan mangrove terluas se-Pulau Jawa yakni 27.221 Ha atau 48% dari kawasan mangrove di Pulau Jawa. Sebagai informasi, Tahun 2020 sampai dengan saat ini telah dilaksanakan penanaman mangrove di pesisir Jawa Timur yang dilakukan pemerintah dan para pihak seluas 1.878,53 Ha atau sejumlah 6.749.527 batang bibit mangrove.
Penanaman mangrove terus dilaksanakan mengingat fungsi mangrove merupakan cadangan karbon dunia (blue carbon) yang mampu menyimpan karbon 4 kali lebih banyak dari hutan terestrial dan menyerap 20 kali lebih besar emisi CO2 dari hutan tropis.
Tak hanya melakukan penanaman, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan kampanye lestarikan mangrove melalui Festival Mangrove Jawa Timur. Festival Mangrove Jawa Timur telah terselenggara sebanyak 4 kali di Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, dan Trenggalek.
Rencana di tahun ini akan diselenggarakan Festival Mangrove di Kota Surabaya. Festival Mangrove Jawa Timur merupakan instrumen yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kolaborasi para pihak yang peduli terhadap pelestarian ekosistem mangrove.
Festival Mangrove diselenggarakan dalam rangka kampanye peduli dan membangun dukungan sinergi hulu hilir yang lebih luas dalam menjaga ekosistem mangrove di Jawa Timur. Ekosistem mangrove telah memberikan kemanfaatan baik dari sisi ekologi, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat pesisir.
Menurutnya, Mangrove secara nyata telah memberi dampak peningkatan ekonomi masyarakat sekitar khususnya masyarakat miskin. Banyak jenis hilirisasi mangrove yang sudah tumbuh dan berkembang menjadi produk-produk UMKM hingga produk yang sudah go international.
Gubernur Jawa Timur juga menetapkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Jawa Timur yang berperan dalam akselerasi/percepatan pengelolaan ekosistem mangrove di Jawa Timur yang melibatkan para pihak dengan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/967/KPTS/013/2022.
Melalui POKJA Mangrove, Gubernur Jawa Timur mengkonsolidasikan berbagai pihak untuk terlibat aktif dalam mengkampanyekan pentingnya pengelolaan dan pelestarian mangrove bagi keseimbangan lingkungan.
Sejumlah pihak itu antaralain OPD Pemprov Jatim, BPN, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI AL, akademisi, pegiat mangrove dan unsur masyarakat lainnya untuk kolaborasi dalam pengelolaan dan kampanye peningkatan peran serta para pihak dalam pengelolaan dan pelestarian mangrove di Jawa Timur. (*)
