OPINI, Jatim.News — Bupati memiliki tugas dan peranan yang penting sebagai kepala pemerintahan daerah, tugas dan peranan tersebut berisi tentang menjalankan dan mensejahterakan daerahnya agar menjadi tempat yang aman bagi warganya. Dalam memenuhi keamanan tersebut, tentu dibutuhkan sosok pemimpin yang dipercaya dan memiliki kemampuan besar.
Kasus korupsi seakan sudah menjadi berita wajib dinegara kita, karena selalu terjadi dalam waktu yang singkat. Selain para pekerja, bupati juga menjadi langganan korupsi. Hal itu diperkuat dengan adanya kasus korupsi diberbagai bupati kota, salah satunya di Sidoarjo. Pada 16 April 2024 lalu, sang bupati Sidoarjo menjadi tersangka atas pemotongan insentif ASN BPPD. Hingga sekarang, proses hukum kasus ini masih berjalan.
Namun hal yang membuat masyarakat terkejut adalah fakta bahwa Pemimpin Sidoarjo terjerat kasus korupsi selama tiga kali berturut-turut, tepatnya sejak tahun 2000. Tentu kasus tersebut ramai, apalagi Sidoarjo memiliki motto ‘Sidoarjo Permai Bersih Hatinya’ yang mana bertentangan dengan sikap para pemimpinnya.
Kasus korupsi menjadi hal yang wajib di Indonesia itu benar adanya. Karena setiap tahun selalu ada pejabat yang korupsi, seakan tanpa korupsi media akan sepi. Lalu apa yang menjadikan pejabat korupsi? Salah satunya adalah biaya politik yang mahal.
Setiap pemilihan umum terdapat sebutan uang serangan fajar, yaitu uang yang diberikan calon kepada masyarakat agar memilihnya. Selain itu saat kampanye para calon akan membutuhkan banyak uang yang didapatkan dari donatur maupun sponsor, dan ketika si calon terpilih maka akan merasa hutang budi dan harus membayar kebaikan mereka. Sehingga meningkatkan konflik kepentingan dan terdorong untuk korupsi.
Sudah menjadi rahasia umum jika seluruh kalangan birokrat berlomba-lomba menguras uang rakyat tanpa rasa bersalah, takut apalagi malu. Segala upaya yang dilakukan pemerintah pun sekedar wacana tanpa hasil nyata. Bahkan aparat hukum yang menjadi harapan masyarakat pun tidak bekerja secara efektif.
‘Korupsi adalah tindakan yang merugikan keuangan negara, sehingga jika ia sanggup mengembalikan kerugian maka tidak perlu dihukum berat’. Pemikiran semacam itulah yang membuat tidak pernah tuntas, karena mendapatkan uang adalah hal yang mudah bagi koruptor. Mereka akan mengeluarkan uang sebanyak mungkin dan bebas dalam waktu cepat. Hal itulah yang membuat koruptor tidak jera, dan praktik korupsi terus berlanjut. Kasus ini menjadikan hukum negara Indonesia bukan lagi melindungi yang benar, tapi senjata bagi yang berkuasa.
Banyaknya kasusi tentu menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah, yang lama-kelamaan akan menghancurkan sistem politik. Tapi kita tidak bisa membiarkan semuanya hancur begitu saja, upaya yang dapat dilakukan:
1. Sebagai masyarakat diharuskan peka pada sekitar, ada mengetahui kejanggalan-kejanggalan kecil demi meminimalisir kejadian serupa.
2. Para penegak hukum seperti polisi, jaksa, juga pengacara adalah harapan warga Indonesi untuk membasmi korupsi. Sehingga mereka harus tegas akan segala masalah dinegara ini, dan menuntut setiap ada kesalahan
3. Diharapkan para birokrat bekerja secara optimal dan menghindari praktik korupsi antar sesamanya
4. Pemerintah juga juga perlu menjalankan tugas dengan bijak, adanya transparansi dari pusat hingga daerah, serta memprioritaskan kenyamanan warganya.
Penulis: Meyzafira Rayi Yuspatika
Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, (1/5/2024).
